Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta wartawan meninggalkan ruang sidang saat Menteri Keuangan Sri Mulyani hendak memaparkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Momen tersebut terjadi di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025), menjelang pemaparan sejumlah menteri terkait program prioritas.
Sri Mulyani awalnya meminta izin untuk memulai presentasinya di hadapan Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun ia sempat mempertanyakan kehadiran media karena materi yang akan disampaikan masih bersifat persiapan untuk Nota Keuangan yang akan dibacakan Presiden Prabowo pada 15 Agustus mendatang di hadapan DPR.
"Kami ingin menyampaikan Rancangan APBN 2025. Namun karena ini adalah persiapan Nota Keuangan Bapak, apakah pers masih ada di sini? Karena nanti Bapak tanggal 15 akan menyampaikan di depan DPR," ujar Sri Mulyani.
Menanggapi hal itu, Prabowo langsung merespons singkat. "Baik, terima kasih, sahabat-sahabat pers. Sudah disiapkan makan dan minuman yang baik," ujarnya diikuti tawa ringan peserta sidang. “Ngusirnya secara halus. Enggak mengusir,” sambung Prabowo.
Usai sidang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah arahan Presiden yang dibahas dalam pertemuan tersebut, khususnya mengenai kondisi ekonomi nasional dan strategi pemerintah menghadapi semester kedua 2025.
Airlangga mengatakan, Presiden menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12 persen secara tahunan, salah satu yang tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN. Capaian ini juga dibarengi dengan peningkatan serapan tenaga kerja sebesar 3,59 juta orang.
Selain itu, Presiden meminta agar daya saing nasional terus diperkuat melalui kemudahan perizinan berusaha. Pemerintah, kata Airlangga, telah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur metode baru dalam proses perizinan OSS, dan perlu segera disosialisasikan ke seluruh lembaga terkait.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan pada semester II, pemerintah akan mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor melalui kawasan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah peluncuran KUR Perumahan dengan plafon Rp5 miliar yang bersifat revolving, sehingga total kredit bisa mencapai Rp20 miliar. Skema ini dikhususkan untuk kontraktor dari kalangan UMKM. “Dari Rp5 miliar itu bisa membangun sekitar 40 tipe perumahan,” jelas Airlangga.
Ia menambahkan, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) juga akan dilanjutkan hingga akhir tahun untuk rumah di bawah Rp2 miliar. Pemerintah juga turut menyiapkan berbagai program terkait Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta mendorong percepatan sektor padat karya.
Sementara itu, RAPBN 2026 sendiri akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada 15 Agustus mendatang di DPR. Airlangga menyebut, meskipun belum dipaparkan secara terperinci ke publik, Presiden menegaskan bahwa program-program non-anggaran harus tetap digerakkan oleh kementerian/lembaga.
“Investasi menjadi kunci pertumbuhan ke depan. Target investasi Rp900 triliun di tahun ini diperkirakan tercapai, karena semester pertama sudah menunjukkan realisasi yang kuat,” pungkasnya.
Editor: Dwi Aditya Putra
