Masuk tirto.id
tirto.id - Sushila Karki dipilih oleh kelompok Gen Z untuk menjadi Perdana Menteri Nepal, setelah pengunduran diri PM KP Sharma Oli. Siapa sosok Sushila Karki, calon PM Nepal pilihan GenZ usai demo rusuh? Simak profilnya berikut ini.
Penetapan tersebut berlangsung pada Rabu (10/9) dalam pertemuan virtual gerakan Gen Z. Pertemuan yang berlangsung selama empat jam ini dihadiri lebih dari 5.000 anggota. Demikian berdasarkan laporan India Today.
Terpilihnya Sushila Karki dilakukan setelah aksi demonstrasi yang terjadi di Kathmandu, Nepal pada 8-9 September 2025. Demo Nepal diinisasi anak-anak muda Nepal yang memprotes tindakan korupsi para pejabat dan larangan penggunaan media sosial.
Akibat demo Nepal, KP Sharma Oli dan Presiden Nepal Ram Chandra Poudel meletakkan jabatannya, sehingga Nepal dalam kondisi tanpa pemimpin. Massa juga membakar sejumlah rumah pimpinan tinggi Nepal. Pada hari Selasa (9/9) pukul 22.00 waktu setempat, Angkatan Darat mengambil alih operasi keamanan di Nepal.
Profil Sushila Karki Calon PM Nepal
Sushila Karki lahir di Biratnagar, 7 Juni 1952. Ia merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara. Karki menempuh pendidikan Sarjana Seni Kampus Mahendra Morang, Biratnagar (1972).
Kemudian melanjutkan magister ilmu politik Universitas Hindu Banaras, Varanasi, dan meraih gelar magister (1975). Tak hanya itu, Karki juga menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Tribhuvan, Nepal, dan lulus tahun 1978.
Mengutip laman Indian Express, Sushila Karki memulai karier sebagai advokat di Biratnagar (1979). Karki juga bekerja sebagai asisten dosen di Kampus Ganda Mahendra, Dharan, sekira tahun 1985.
Pada 2007, Sushila Karki menjadi advokat senior. Selanjutnya, ia diangkat sebagai hakim Ad-Hoc di Mahkamah Agung pada tanggal 22 Januari 2009 dan menjadi Hakim tetap pada tanggal 18 November 2010.
Karki juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung mulai 13 April hingga 10 Juli 2016. Setelah mengemban jabatan pelaksana tugas, ia ditunjuk menjadi Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama Nepal (Juli 2016 hingga Juni 2017).
Selama masa jabatan, dirinya menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi. Karki mengulik kasus-kasus sensitif mulai dari korupsi dalam misi penjaga perdamaian hingga proyek Jalur Cepat Nijgadh yang kontroversial.
Dirinya sekaligus mengeluarkan keputusan-keputusan progresif seperti mengizinkan perempuan Nepal untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka, melansir laporan Hindustan Times.
Karki memimpin kasus-kasus penting seperti keadilan transisi dan sengketa pemilu, yang memperkuat peran peradilan sebagai penjaga demokrasi.
Penulis: Sarah Rahma Agustin
Editor: Beni Jo
