Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Nepal, Ram Chandra Poudel, mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Selasa (9/9/2025) setelah kerusuhan pecah dalam aksi demonstrasi di Kathmandu, ibu kota Nepal. Simak profil Presiden Nepal, Ram Chandra Poudel, beserta daftar kontroversinya.
Aksi demonstrasi besar-besaran berlangsung selama dua hari di Kathmandu. Demo yang dipelopori oleh anak-anak muda ini memprotes korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Nepal.
Tak hanya itu, kebijakan pemerintah Nepal yang melarang penggunaan sosial media untuk membatasi penyebaran protes massa justru membuat aksi demo semakin meluas.
Dalam demo tersebut, 19 orang dikabarkan tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka. Sementara itu, rumah perdana menteri dirusak dan dibakar massa. Imbas demonstrasi tersebut, Presiden Ram Chandra Poudel mengundurkan diri.
Profil Presiden Nepal Ram Chandra Poudel
Ram Chandra Poudel lahir di Bahunpokhara pada 6 Oktober 1944. Ia merupakan presiden Nepal ketiga yang menjabat sejak 13 Maret 2023.
Orang tua Ram Chandra Poudel bernama Hrishi Maya Paudel (ibu) dan Durga Prasad Paudel (ayah). Ram Chandra menikahi Sabita Paudel dan dikaruniai lima anak yang terdiri dari empat putri dan satu putra.
Lahir dari keluarga petani kelas menengah, Paudel berdomisili di Vyas-8 Belthumki Tanahun, sementara alamatnya saat ini adalah Kathmandu-16 Bohoratar Balaju.
Ia merupakan Sarjana Sansekerta (Shastri) Balmiki Vidyapeeth Kathmandu dan lulus pada 1967. Setelah itu, Ram Chandra melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Magister Seni (MA) Universitas Tribhuvan tahun 1970.
Melansir laman resmi Kantor Kepresidenan Nepal, Ram Chandra berpartisipasi aktif dalam agitasi melawan kudeta Raja di usia muda, membubarkan parlemen pertama, dan memenjarakan para pemimpin politik. Ia juga pernah menjabat Presiden Asosiasi Pelajar Sansekerta Nepal dan berpartisipasi dalam Konferensi Kathmandu tahun 1962.
Pada tahun 1966, Ram Chandra juga ditunjuk sebagai Presiden Pendiri Gandaki Chhatra Sangh. Ini adalah sebuah Asosiasi Persatuan Pelajar di wilayah Gandaki pada tahun 1966.
Memasuki masa menjadi mahasiswa, Ram Chandra menginisiasi serikat mahasiswa bernama Nandiratri Mavi Vidyarthi Sangh dan Ranipokhari Mavi Vidyarthi Sangh.
Pada tahun 1980, dirinya menjabat sebagai Ketua Komite Publisitas dan Kampanye Politik Distrik Tanahu. Mereka mendukung sistem multipartai dan bertanggung jawab atas kemenangan kubu multipartai dalam referendum nasional.
Sebelum menjabat sebagai presiden, ia pernah menduduki kursi parlemen dan dipercaya sebagai seorang menteri.
Pada periode 19994-1998, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Koordinator Komite Kepercayaan dan Pembangunan Perdamaian tingkat tinggi dari tahun 2006 hingga 2007.
Kemudian, Ram Chandra Poudel menjabat Menteri Dalam Negeri Nepal periode 1999 hingga 2002. Selanjutnya, menjabat sebagai Menteri Perdamaian dan Rekonstruksi (2007-2008).
Dengan berbagai kontribusinya tersebut, Ram Chandra menerima sederet penghargaan, termasuk penghargaan yang secara khusus dianugerahkan kepada para pembela hak asasi manusia.
Ia menyabet penghargaan Mahendra Vikram Shah dan tanda jasa kekaisaran Jepang: "The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun" pada tahun 2022, mengutip laporan Sunrise Khabar.
Ram Chandra Poudel menjadi Presiden Nepal ketiga setelah mengalahkan lawannya, Subash Chandra Nembwang. Ram Chandra memperoleh 33.802 suara elektoral, sementara Nembwang menerima 15.518 suara electoral. Dengan hasil tersebut, Ram Chandra terpilih sebagai Kepala Negara Nepal dan menggantikan Bidya Devi Bhandari.
Ia juga menulis beberpaa buku yang berkaitan dengan politik Nepal. Berikut beberapa daftar buku Ram Chandra:
- A Brief History of Nepali Congress
- Satyagraha: why and how
- Democratic Socialism: A Study
- What does the Nepali Congress Say?
- Journey of Faith (Political Analysis)
- Agricultural Revolution and Socialism
- The roadmap for the transformation of Nepali Congress.
Daftar Kontroversi Ram Chandra Poudel
Selama menjabat sebagai Presiden Nepal, Ram Chandra Poudel dinilai memiliki sejumlah keputusan kontroversial. Ia memiliki peran kepresidenan dalam sistem demokrasi federal Nepal.
Berikut beberapa keputusan kontroversial Ram Chandra Poudel, mengutip laporan Nepal Monitor:
1. Transparansi Keuangan
Saat menjabat sebagai presiden, Ram Chandra Poudel pernah melakukan perawatan medis di luar negeri. Kala itu, kantor kepresidenan mengklaim bahwa biaya pengobatan Ram Chandra Poudel berasal dari dana pribadi.
Namun, setelah beberapa saat, terungkap bahwa dana negara telah digunakan untuk melakukan perawatan medis tersebut. Hal ini memicu kritik yang meluas, dengan banyak yang mempertanyakan transparansi pengeluaran pemerintah.
2. Pemblokiran Media Sosial
Pemerintah melakukan pemblokiran terhadap Facebook, X, Instagram, YouTube, dan lainnya dengan total 26 platform medsos di Nepal. Pada Selasa pagi (9/9), Menteri Komunikasi Prithvi Subba Gurung mengumumkan pencabutan larangan penggunaan medsos, usai rapat kabinet darurat.
3. Memberi Pengampunan kepada Narapidana
Ram Chandra Poudel menyetujui rekomendasi Kabinet untuk mengampuni narapidana Regal Dhakal dan Resham Chaudhary. Langkah tersebut memicu kemarahan publik.
Namun, pengampunan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan menegaskan bahwa pengampunan terhadap terpidana tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden atau Kabinet.
4. Menyetujui Peraturan Legislatif
Ram Chandra Poudel menyetujui lima peraturan yang diajukan dalam sidang parlemen. Salah satunya tentang pertanahan yang memungkinkan pengalihan kepemilikan lahan publik menjadi kepemilikan pribadi.
Hal ini memicu penolakan keras dari anggota parlemen dan publik, sehingga memaksa pemerintah untuk menunda pengesahannya.
5. Mengesahkan RUU Kewarganegaraan
Paudel mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang pada Mei 2023, hanya beberapa jam sebelum kunjungan Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal ke India.
Keputusan mendadak ini memicu kritik keras, dengan para penentang berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak melalui pertimbangan yang matang.
Penulis: Sarah Rahma Agustin
Editor: Beni Jo
