Menuju konten utama

Siapa Nouri Al Maliki, Sampai AS Mengancam Tak Lagi Dukung Irak?

Mantan Perdana Menteri Irak, Nouri Al Maliki, memiliki peluang besar menjadi pemimpin baru negara tersebut. Namun, Donald Trump tidak suka pencalonannya.

Siapa Nouri Al Maliki, Sampai AS Mengancam Tak Lagi Dukung Irak?
Mantan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki meninggalkan tempat pemungutan suara di Baghdad pada 11 November 2025 selama pemilihan parlemen Irak setelah memberikan suara. Aliansi Syiah utama Irak, yang memegang mayoritas parlemen, mendukung mantan perdana menteri dan tokoh berpengaruh Nouri al-Maliki pada 24 Januari 2026 sebagai perdana menteri negara berikutnya. (AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

tirto.id - Eks Perdana Menteri (PM) Irak, Nouri Al Maliki, berpeluang kembali berkuasa setelah mayoritas parlemen memilihnya sebagai kandidat PM Irak selanjutnya. Namun, situasi ini membuat Presiden Amerika Serikat (AS) mengeluarkan ancaman. Mengapa hal itu terjadi dan siapa Nouri Al Maliki?

Seturut Aljazeera, blok politik Syiah—yang kini memegang suara mayoritas di parlemen Irak—baru saja menjadikan Al Maliki sebagai kandidat PM Irak. Menurut koalisi tersebut, Al Maliki memiliki "pengalaman politik dan administratif" juga punya rekam jejak "dalam mengelola negara".

Akan tetapi, situasi tersebut membuat Presiden AS Donald Trump geram dan melakukan intervensi. Melalui media sosialnya, Trump menulis bahwa AS tak akan lagi membantu Irak jika Al Maliki kembali berkuasa.

"Karena kebijakan dan ideologinya yang gila, jika terpilih, Amerika Serikat tidak akan lagi membantu Irak," tulis Trump.

Trump juga menuturkan bahwa tanpa adanya dukungan AS, Irak tak akan punya peluang menjadi negara "sukses, makmur, dan bebas". Trump kemudian menutup pernyataannya dengan slogan MAGA-nya, "Make Iraq Great Again," tulis Trump.

Nouri Al Maliki memang punya rekam jejak yang pelik dengan AS. Politisi 75 tahun itu merupakan PM Irak di masa invasi AS pasca-Saddam Hussein di sana.

Namun, para analis memperkirakan kepelikan hubungan ini karena strategi Al Maliki yang mencoba menempatkan dua kakinya ke dua kutub yang berseberangan, yakni AS dan Iran.

Profil Nouri Al Maliki dan Rekam Jejaknya

Nouri Al Maliki alias Jawād, merupakan pentolan Partai Dawa Islam di Irak. Ia merupakan satu-satunya politisi Irak yang menjabat perdana menteri dalam dua periode setelah invasi AS di sana berakhir pada 2003.

Dalam lanskap politik Irak, Nouri Al Maliki menjadi salah satu tokoh penting sejak era Saddam Hussein. Ia merupakan salah satu musuh politik Saddam Hussein, membuat Al Maliki harus hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun.

Kedua tokoh politik Irak itu serupa dua sisi koin. Saddam Hussein merupakan pemimpin kelompok Sunni di Irak, sementara Partai Dawa Islam yang diikuti Al Maliki sejak masih mahasiswa berorientasi syiah.

Pada dekade 1970-an, dominasi syiah di kawasan tersebut menguat berkat pengaruh keberhasilan Revolusi Syiah Iran 1979 pimpinan Ayatollah Ali Khamenei. Saddam Hussein mencoba pengaruh itu tak meluas ke Irak dengan serangkaian kebijakan represif dan diskriminatif yang berdarah terhadap kelompok syiah.

Saat Saddam Hussein menerapkan kebijakan represif itu, Nouri Al Maliki kemudian berkembang jadi salah satu arsitek perlawanan kelompok syiah dari bawah tanah melalui Partai Dawa Islam.

Hal tersebut membuat Al Maliki ditetapkan sebagai buronan oleh pemerintahan Saddam Hussein, bahkan menjatuhkan hukuman mati kepada Al Maliki pada 1980. Sebelum hal itu terjadi, Al Maliki hidup dalam pengasingan di negara lain mulai dari Yordania, Suriah, kemudian Iran.

Selama Perang Iran-Irak (1980-1988), Al Maliki menghabiskan sebagian besar waktunya di Iran, sebelum pindah ke Damaskus dan jadi kepala cabang Partai Dawa Islam di Suriah. Selama hidup di pengasingan ini, Al Maliki menggunakan nama samaran Jawād.

Al Maliki baru kembali ke Irak setelah AS menumpas rezim Saddam Hussein pada 2003. Kala itu, Al Maliki kembali dan jadi wakil kepala komite pembersihan unsur Partai Ba'ath pimpinan Saddam Hussein di pemerintahan.

Kemudian, pada 2005, Al Maliki terpilih jadi anggota Majelis Nasional Transisi guna menyusun konstitusi Irak yang baru. Usai koalisi syiah di parlemen Irak memenangkan mayoritas suara, Al Maliki dicalonkan sebagai PM Irak pada 2006.

Karier politik Al Maliki pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein itu didukung oleh Iran dan AS yang saat itu dipimpin George W. Bush. Periode pertama Al Maliki juga semula tampak mencoba merangkul semua golongan dengan membuat kabinet dari blok sunni, syiah, Kurdi, dan sekuler.

Akan tetapi, periode awal kepemimpinan Al Maliki diwarnai ketidakstabilan politik. Pasca Saddam Hussein tumbang, konflik antara kelompok sunni-syiah meningkat, pemberontakan anti-Amerika dan anti-pemerintah juga pecah di banyak tempat di Irak.

Seturut artikel yang ditulis analis Jasim Al-Azzawi di Aljazeera, Al Maliki merespons konflik bersenjata yang pecah di banyak tempat itu dengan cara yang represif.

Menurut Jasim Al-Azzawi, kebijakan Al Maliki untuk merespons hal itu justru berdampak pada peningkatan politik sektarian di Irak. Dan politik sektarian itu, jelas Jasim Al-Azzawi, banyak menargetkan kelompok sunni.

Pada 2010, Al Maliki juga disebut memanfaatkan mandat penghapusan unsur Partai Ba'ath sebagai legitimasi untuk melarang sembilan partai oposisi dan lebih dari 450 kandidat dalam pemilihan parlemen.

Pada masa kepemimpinan Al Maliki, terdapat pula peristiwa berdarah yang memakan banyak korban masyarakat sipil. Salah satunya adalah serangan pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa di Kota Al-Hawija pada 2013, 44 orang tewas dalam serangan tersebut.

Pada masa rezim Al Maliki, juga terjadi pengusiran disengaja terhadap warga sunni dari rumah mereka di Baghdad. Analis Jasim Al-Azzawi menilai, kebijakan represif dan diskriminatif Al Maliki terhadap kelompok sunni dan oposisi turut berkontribusi terhadap perkembangan konflik milisi di sana.

Pembentukan ISIS terjadi di tengah kepemimpinan Al Maliki. Dalam periode keduanya sebagai PM, organisasi Al-Qaeda yang berorientasi sunni bekerja sama dengan milisi di Suriah dan membentuk ISIS.

ISIS disebut memanfaatkan diskriminasi kelompok sunni di Irak untuk merekrut massa dan mempersenjatai mereka. Organisasi ini terus menguat sejak didirikan pada 2013.

Pada 2014, ISIS menguasai wilayah mayoritas sunni di Irak bagian barat, memaksa pasukan pemerintah mundur. Dari sana, ISI juga merebut kota-kota besar di Irak utara. Mereka terus berkembang pesat sampai intervensi internasional mulai melemahkan mereka.

Al Maliki yang berkuasa sebagai PM Irak kala itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk AS dan Iran selaku pendukungnya. Ia lalu mengundurkan diri sebagai PM Irak pada 2014.

Akan tetapi, meskipun mundur, Al Maliki di sebut tak serta merta hidup dalam pengasingan politik. Ia terus menjadi pemain politik berpengaruh di antara blok syiah di parlemen Irak. Kini, ia memiliki momentum kembali untuk berkuasa jadi PM Irak untuk kali ketiga.

Baca juga artikel terkait ANCAMAN INVASI TRUMP atau tulisan lainnya dari Rizal Amril Yahya

tirto.id - Flash News
Kontributor: Rizal Amril Yahya
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar