Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melaporkan realisasi fisik anggaran Kementerian Pariwisata per April 2026 telah mencapai 22,78 persen. Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Widiyanti merinci alokasi anggaran tersebut yang tersebar di berbagai sektor strategis, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga pengembangan destinasi.
Secara teknis, penyerapan anggaran saat ini terkonsentrasi pada operasional Satuan Kerja (Satker) Pusat dan penyelenggaraan pendidikan vokasi di 6 Politeknik Pariwisata (Poltekpar). Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan mendapatkan alokasi Rp26 miliar, sementara Bidang Industri dan Investasi dijatah Rp23 miliar.
Terkait dengan urusan pembangunan fisik, Deputi Bidang Pembangunan Destinasi dan Infrastruktur memegang pagu sebesar Rp42 miliar. Angka-angka ini bergerak di tengah total pagu indikatif kementerian yang dipatok pada angka Rp1,468 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Dominasi Anggaran Pendidikan dan Pemasaran Laporan tersebut menunjukkan bahwa porsi anggaran terbesar Kemenpar terserap pada dua sektor utama, yakni pendidikan vokasi dan pemasaran. Anggaran untuk Poltekpar mencapai angka signifikan sebesar Rp510 miliar yang mencakup biaya operasional pendidikan bagi 11.755 mahasiswa aktif. Widiyanti menegaskan bahwa besarnya angka ini merupakan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi industri pariwisata melalui SDM yang kompeten.
"Pendidikan vokasi melalui Poltekpar adalah investasi jangka panjang kita. Kami memastikan kurikulum yang diajarkan relevan dengan standar industri global agar lulusan kita siap bersaing dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh destinasi Indonesia." ujar Widiyanti dalam rapat kerja bersama DPR RI pada Rabu (01/04/2026).
Selain pendidikan, sektor pemasaran dan penyelenggaraan acara (events) juga menyerap dana yang sangat besar. Deputi Bidang Pemasaran tercatat mengantongi anggaran Rp210 miliar, yang diprediksi membengkak menjadi Rp282 miliar jika ditambah dengan Rincian Output (RO) khusus. Sementara itu, Deputi Bidang Events dialokasikan sebesar Rp144 miliar, sehingga total dana untuk promosi dan acara mencapai kisaran Rp260 miliar hingga Rp270 miliar.
Kritik Ketimpangan Alokasi Struktur anggaran ini memicu kritik tajam dari pimpinan Komisi VII DPR RI karena dianggap menunjukkan ketimpangan yang nyata. Ketua Komisi VII, Saleh P. Daulay, menyoroti kontras antara dana pemasaran yang masif dengan dana investasi dan infrastruktur yang sangat minim.
"Kalau saya lihat di sini, Deputi Industri dan Investasi hanya Rp23 miliar, lalu Destinasi dan Infrastruktur Rp42 miliar. Ini berbanding jauh dengan Pemasaran dan Events yang kalau ditotal jumlahnya luar biasa besar. Saya meminta restrukturisasi soal pembangunan anggaran ini," tegas Saleh Daulay.
Politisi PAN tersebut bahkan menyindir program-program administratif seperti penyusunan kurikulum tahunan yang dianggapnya tidak perlu menyerap anggaran besar setiap tahunnya.
Senada dengan Saleh, Wakil Ketua Komisi VII, Lamhot Sinaga, menilai postur anggaran tersebut tidak korelatif dengan upaya pemerataan pariwisata. Merujuk pada data devisa pariwisata 2025 sebesar USD 18,28 miliar (Rp305 triliun), Lamhot mengingatkan bahwa 55,6 persen atau Rp170 triliun devisa masih terkonsentrasi di Bali, sementara wilayah lain tertinggal.
"Apa yang mau dilakukan Deputi Destinasi dengan anggaran Rp67 miliar? Itu pun masih diblokir. Sementara promosi jor-joran. Harusnya anggaran promosi ini dialihkan sebagian untuk pengembangan infrastruktur dan desa wisata agar destinasi di luar Bali benar-benar siap dipasarkan." ujar Lamhot.
DPR mendesak Kemenpar untuk lebih fokus pada penguatan objek wisata secara fisik ketimbang sekadar melakukan sosialisasi dan pameran yang belum tentu memberikan Return of Investment (ROI) yang jelas bagi ekonomi kerakyatan.
=============
Dini Puspita Ramadhani berkontribusi dalam tulisan ini.
Penulis: Intern tirto
Editor: Siti Fatimah
