Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menetapkan sasaran pertumbuhan yang agresif dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, memaparkan bahwa pemerintah membidik angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di rentang 16,1 juta hingga 17,6 juta orang.
Target tersebut didukung oleh pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp1,468 triliun yang dialokasikan untuk mempercepat transformasi quality tourism dan penguatan daya saing destinasi. Dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (01/04/2026), Widiyanti menjelaskan, meski pagu anggaran mengalami dinamika akibat kebijakan efisiensi dan blokir anggaran (automatic adjustment).
“Fokus kita bukan lagi sekadar angka kunjungan, melainkan bagaimana meningkatkan nilai belanja dan durasi tinggal wisatawan. Transformasi quality tourism ini adalah kunci agar pariwisata memberikan dampak ekonomi yang lebih dalam dan berkelanjutan bagi masyarakat” jelasnya.
Strategi utama Kemenpar bertumpu pada peningkatan indeks Travel and Tourism Development (TTDI) Indonesia yang kini berada di peringkat 22 dunia. Pemerintah juga mengandalkan kebijakan kemudahan akses masuk sebagai instrumen utama untuk mendongkrak angka kunjungan dari pasar-pasar utama.
Namun, postur target ini memicu skeptisisme dari pimpinan Komisi VII DPR RI. Ketua Komisi VII, Saleh P. Daulay, mempertanyakan efektivitas kebijakan bebas visa yang selama ini diklaim Kemenpar sebagai pendongkrak utama kunjungan. Ia menilai kebijakan tersebut seringkali hanya menjadi klaim tanpa dukungan data komparatif mengenai dampak langsungnya terhadap devisa.
"Makanya saya tanya tadi, adakah pengaruhnya bebas visa itu terhadap jumlah kunjungan? Itu yang penting, harus ada buktinya jangan hanya sekadar statement dan klaim." tegas Saleh Daulay dalam rapat kerja DPR RI dengan Kemenpar, Rabu (1/04/2026).
Ia menekankan bahwa kebijakan ini sangat bergantung pada bargaining position diplomatik negara. Saleh membandingkan kekuatan paspor Malaysia dan Inggris yang jauh melampaui Indonesia karena posisi diplomatik yang lebih kuat di lembaga dunia.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII, Evita Nursanty, turut menagih realisasi Bebas Visa Kunjungan (BVK). Merujuk pada paparan Widiyanti, Evita mengingatkan bahwa dukungan dari Menko Perekonomian untuk 6 negara pasar potensial sudah dikantongi, namun eksekusinya di lapangan masih menggantung.
"Sekarang tinggal satu pertanyaan kita, kapan realisasinya? Hal ini jangan hanya sekadar wacana, Kemenpar harus mendesak untuk segera direalisasi," ujar Evita.
===========
Dini Puspita Ramadhani berkontribusi dalam tulisan ini.
Penulis: Intern tirto
Editor: Siti Fatimah
