Sejarah Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

tirto.id - Sejarah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dapat ditelusuri sejak 7 Agustus 1949. Pada hari itu, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

Salah satu penyebab pemberontakan DI TII di Jawa Barat adalah ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap keputusan Perundingan Renville.

Pemberontakan DI/TII Jawa Barat dipimpin oleh Kartosoewirjo. Namun, ia tidak sendiri. Ada sejumlah tokoh DI/TII Jawa Barat lainnya, seperti Karman, Thaha Arsyad, dan Sanusi Partawidjaja.

Lantas, bagaimana akhir Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan penyelesaiannya? Sebelum beranjak ke pembahasan itu, ada baiknya memahami lebih dulu kronologi dan latar belakang pemberontakan DI/TII di Jawa Barat.

Latar Belakang Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Latar belakang pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adalah ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, yang kala itu masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda. Kolonial Belanda ditakutkan akan datang lagi dan menguasai wilayah Indonesia.

Perundingan Renville pada 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda juga menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosoewirjo menganggap, keputusan terkait pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari Belanda tidak mencerminkan arti kemerdekaan sebenarnya.

Bahkan, kebijakan tersebut membuat Kartosoewirjo mengklaim Jawa Barat sebagai wilayah independen, bukan bagian Indonesia lagi.

Dalam Darul Islam: Suatu Pemberontakan (1955), C. van Dijk menerangkan, saat itu, Kartosoewirjo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya. Mereka berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah.

Pada Februari 1948, Tentara Islam Indonesia (TII) dibentuk di Priangan, dengan menetapkan Raden Oni sebagai panglima.

Penetapan ini terjadi dalam pertemuan di Desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya. Laskar Hizbullah, Sabilillah, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), hadir di forum tersebut.

Upaya pendirian NII di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosoewirjo dan kawan-kawan rupanya tidak mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia setelah Perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Tokoh Islam Indonesia, Mohammad Natsir, yang nantinya menjabat sebagai perdana menteri, mengaku ditugaskan oleh Presiden Sukarno untuk mengirim surat kepada Kartosoewirjo perihal perkembangan kondisi terbaru.

Namun, sebutnya dalam buku Mohammad Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan (1978), surat yang ditulis pada 4 Agustus 1959 itu tidak sampai di tangan Kartosoewirjo sesuai perkiraan.

Proklamasi Negara Islam Indonesia

Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosoewirjo akhirnya mencapai puncak. Proklamasi NII sebagai negara pun dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 7 Agustus 1949.

Isi proklamasi NII ala Kartosoewirjo itu antara lain:

“Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Umat Islam Bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu ialah: Hukum Islam,” demikian bunyinya, lalu ditutup dengan takbir dan tanda tangan Kartosoewirjo.

NII, dalam maklumat pemerintah No II/7, menuliskan bahwa 17 Agustus 1945 atau hari kemerdekaan Indonesia adalah akhir masa kehidupan bangsa Indonesia.

Kartosoewirjo telah memantapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Sahabat masa remaja Sukarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara.

Tokoh DI/TII Jawa Barat ada beberapa, selain Kartosoewirjo yang mengklaim sebagai imam negara. Kesemuanya menjabat di NII, yang baru diproklamasikan pada 7 Agustus 1949.

Wakil imam yang diisi oleh Karman. Menteri dalam negeri dijabat oleh Sanusi Partawidjaja sedangkan menteri penerangan diduduki oleh Thaha Arsyad.

Terakhir, ada beberapa posisi menteri lagi, seperti Menteri Keuangan (Udin Kartasasmita), Menteri Pertahanan (Raden Oni), dan Menteri Kehakiman (Ghazali Thusi).

NII bertahan belasan tahun dengan cara gerilya di hutan-hutan di tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran militer Republik Indonesia.

Namun, gerakan NII ternyata juga meresahkan masyarakat. Dikutip dari tulisan Irfan Teguh berjudul “Digorok Gerombolan: Kesaksian Kekejaman DI/TII di Bandung”, yang mengangkat kesaksian warga bernama Emeh.

Emeh ingat betul bagaimana ia dan warga lainnya hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk orang-orang DI/TII. Mereka juga sering kali diperlakukan kasar oleh anak-anak buah Kartosoewirjo.

Akhir Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Kartosoewirjo

NII ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, tetapi juga bertindak semena-mena kepada masyarakat. Akhirnya, mulai timbul perasaan curiga di antara para ulama, pemerintah, dan masyarakat sehingga menimbulkan fitnah.

Menanggapi masalah ini, maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DI TII Kartosoewirjo. Hal itu dilakukan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam upaya penyelesaian pemberontakan DI/TII di Jawa Barat.

Pada 4 Juni 1962, upaya penyelesaian pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dilakukan oleh militer Indonesia, yakni melalui Operasi Pagar Betis. Operasi tersebut berhasil menangkap para anggota DI/TII beserta jajaran petingginya. Mereka ditangkap, termasuk sang imam, Kartosoewirjo.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang (Mahadper) tanggal 16 Agustus 1962, Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintahan Indonesia.

Pada 5 September 1962, Kartosoewirjo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga.

Tepat pukul 05.50 WIB, Kartosoewirjo dihukum mati dan itulah akhir pemberontakan DI/TII di Jawa Barat.