Ribuan Siswa Jadi Korban, MBG Wajib Dievaluasi Total

tirto.id - Kasus keracunan massal yang diduga disebabkan oleh menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satu kasus terbaru terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan jumlah korban mencapai ratusan.

Berdasarkan data sementara per Rabu (24/9/2025), lebih dari 500 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Informasi resmi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat mencatat bahwa di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipongkor, sebanyak 3.800 anak menerima makanan MBG. Dari jumlah tersebut, 500 anak mengeluhkan sakit. Sebanyak 400 pasien dirawat di wilayah Cipongkor dan 100 lainnya ditangani di Citalem.

Menu makanan yang disajikan pada hari kejadian beragam, mulai dari nasi dengan ayam goreng, sambal, dan stroberi, hingga pecel dengan saus kacang, telur rebus, dan pisang. Kasus ini semakin menjadi sorotan publik setelah beredarnya video yang menunjukkan adanya ulat di dalam sajian pecel yang dikonsumsi oleh siswa.

Hingga kini, proses penanganan medis terhadap para korban masih terus dilakukan oleh tim kesehatan setempat, sembari menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab utama dari insiden keracunan massal tersebut.

Kasus Serupa di Banggai Kepulauan

Di waktu yang nyaris bersamaan, dugaan keracunan massal akibat MBG juga terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sebanyak 277 siswa SD hinga SMA di wilayah tersebut mengalami keracunan usai menyantap menu MBG pada Rabu (17/9/2025).

Kepala SPPG Salakan Banggai Kepulauan, Erick Alfa Handika Sangule, menduga penyebab awal terjadinya insiden keracunan dari menu ikan tuna goreng saus. Dia mengatakan sampel makanan pun sudah dipersiapkan untuk diuji di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palu.

"Faktor penyebab kemungkinan permasalahan tersebut diduga diakibatkan makanan ikan tuna goreng saus. Terkait dengan sampel makanan diduga penyebab keracunan tersebut dipersiapkan untuk dikirim uji sampel di BPOM Palu," kata Erick dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya ada 277 siswa dari SDN Tompudau, SMP Tinangkung, SMA Tinangkung, SMK Tinangkung, dan SD Pembina Salakan terdampak dugaan alergi setelah menyantap menu MBG. Dari jumlah itu, 32 siswa masih menjalani perawatan di RSUD Trikora, sementara 245 siswa lainnya telah diperbolehkan pulang dengan tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan.

Akibat kejadian keracunan massal setelah mengonsumsi MBG itu, BGN menghentikan sementara distribusi Program MBG di Kabupaten Banggai Kepulauan hingga proses investigasi selesai dilakukan.

Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa dari awal pelaksanaan program ini hingga Senin (22/9/2025), tercatat setidaknya ada 4.711 orang jadi korban keracunan menu MBG.

Dalam paparannya, Dadan menjelaskan pembagian MBG terdiri dalam 3 wilayah. Wilayah I yang ada di Kepulauan Sumatera, terdapat 7 kasus keracunan dengan total korban 1.281 orang yang tersebar di tujuh SPPG.

Jumlah korban terbanyak ada di SPPG Kota Bandar Lampung dengan 503 dari total 3.488 penerima MBG. Akibat kasus keracunan yang terjadi pada 28 Agustus 2025 lalu, 45 orang harus dirawat secara intensif di rumah sakit.

Wilayah II yang berada di Pulau Jawa dan sekitarnya, mengalami 27 kasus KLB akibat keracunan MBG dengan korban 2.606 orang. Kasus KLB terbanyak di Wilayah II tercatat di SPPG Menes, Pandeglang, Banten. Terdapat 480 dari 3.907 orang penerima yang menjadi korban keracunan MBG. Meski demikian, tidak ada orang yang harus dirawat di rumah sakit usai KLB tersebut.

Wilayah III yang terdiri dari seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara mengalami 11 kasus KLB saat menerima dan mengonsumsi MBG. Akibatnya, 824 orang jadi korban.

Rendahnya Standar Keamanan dalam Program MBG

Merespons rentetan kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyoroti soal rendahnya standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Qodari, dikutip Kompas.com, mengungkapkan bahwa dari total sekitar 8.583 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 34 dapur yang telah memiliki Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS).

Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat SPPG. Berdasarkan data yang sama, dari total 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) Keamanan Pangan. Lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut, hanya 312 SPPG yang benar-benar menerapkan SOP tersebut dalam praktik sehari-hari.

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendefinisikan SLHS sebagai dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu tempat pengelolaan makanan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Qodari menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai syarat utama dalam menjalankan kegiatan operasional. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara KSP dan kementerian terkait, regulasi mengenai hal ini sebenarnya sudah tersedia. Regulasi tersebut telah diterbitkan oleh BGN dengan dukungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, menurut Qodari, tantangan terbesar terletak pada aspek pengawasan dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Tanpa pengawasan yang memadai, pelaksanaan regulasi di lapangan sulit terjamin.

“Singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes [Kementerian Kesehatan] sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan” kata Qodari, Senin (22/9/2025).

SOP MBG Harus Jelas

Dosen Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Narila Mutia Nasir, menyampaikan bahwa SLHS merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan layanan makanan, khususnya dalam skala besar seperti program MBG.

Setiap unit SPPG ditargetkan dapat menyediakan sekitar 3.000 porsi makanan per hari. Sehingga, ia harus memiliki SOP yang ketat, pengawasan yang kuat, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan.

“Itu bukan pekerjaan mudah dan harusnya SOP-nya itu ketat. Pengawasannya ketat, monitoring evaluasinya ketat,” ujar Narila saat dihubungi Tirto, Kamis (25/9/2025).

Menurut Narila, pendekatan yang digunakan oleh penyelenggara MBG disebut telah bersifat holistik, dengan mengacu pada konsep "from farm to plate" (dari hulu ke hilir). Artinya, seluruh tahapan mulai dari pengadaan dan seleksi bahan pangan, proses pengolahan yang higienis di SPPG, distribusi dengan protokol yang ketat.

Namun, dia menyoroti bahwa persoalan utama terletak pada pelaksanaan SOP. Meskipun disebut telah tersedia, termasuk untuk penanganan keracunan makanan, informasi detail terkait implementasinya belum terbuka, khususnya di kanal resmi.

“Ini kita enggak tahu ya SOP-nya bocornya di sebelah mana. Kalau sudah dilaksanakan, harusnya titik-titik yang kritis tadi itu memang sudah di-monitoring dievaluasi secara berkala,” ujarnya.

Narila juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap titik-titik kritis atau critical control point (CCP) dalam proses penyediaan makanan. Titik-titik ini mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan pangan, pengolahan, pemasakan, hingga distribusi.

Narila menekankan bahwa jika bahan pangan yang digunakan sudah tidak layak sejak awal, apa pun yang dilakukan di tahap berikutnya tetap tidak akan menjamin keamanannya.

“Sertifikat [SLHS] itu penting untuk bagian dari penjaminan. Tetapi, yang paling penting lagi adalah pelaksanaan dari SOP itu sendiri. Semua SOP itu harus memang secara rigid, secara detail, secara ketat dilakukan karena ini masalahnya makanan dikonsumsi oleh anak-anak,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Kamis (25/9/2025).

Potret Kegagalan Sistem

Pakar Global Health Security dari Griffith University, Dicky Budiman, menyebut bahwa keracunan massal di Bandung Barat adalah contoh nyata kegagalan kontrol risiko pada titik kritis rantai pangan. Titik-titik tersebut meliputi penjamah makanan, bahan baku, air, penyimpanan, pemasakan, distribusi, hingga proses pendinginan dan pemanasan ulang.

“Keracunan di sekolah itu bersifat sepenuhnya harusnya dapat dicegah dengan standar higiene sanitasi dasarnya. Kejadian berulang bukan hal yang wajar, melainkan sinyal kegagalan sistem. Sinyal kegagalan governance-nya, kapasitas, pembinaan, dan juga pengawasan,” ujarnya kepada Tirto, Kamis (25/9/2025).

Sebagai seorang epidemiolog, Dicky menjelaskan potensi cemaran yang bisa terjadi. Makanan berisiko tinggi, seperti nasi bisa tercemar Bacillus cereus, lauk berprotein bisa tercemar Staphylococcus aureus, dan sayuran mentah bisa terkontaminasi E. coli atau Shigella. Selain itu, jajanan kemasan curah berisiko mengandung bahan kimia berbahaya.

Dicky mengungkap titik-titik kendali kritis dalam pengolahan makanan yang kerap mengalami kegagalan,antara lain mencakup aspek kebersihan dan keamanan dasar yang sangat penting.

Dia juga menyoroti bahwa air dan es yang digunakan dalam proses pengolahan makanan sering kali tidak memenuhi standar keamanan. Hal itu memicu risiko kontaminasi silang (cross-contamination), baik melalui alat-alat seperti pisau maupun talenan yang tidak higienis.

“Selain itu, titik kendali kritis yang sering gagal itu adalah ketika air dan es itu tidak aman, jadi menimbulkan adanya cross contamination. Pendinginan yang lambat, pemanasan ulang itu tidak mencapai 74 derajat Celcius. Kemudian juga adanya jeda suhu bahaya antara 5 sampai 60 derajat Celcius itu di atas 4 jam,” ujarnya.

Lalu, dengan kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan selanjutnya?

Bentuk Satgas dan Hentikan Sementara Operasi

Dicky mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Satgas Nasional Keamanan Pangan MBG. Dia juga menyerukan agar seluruh dapur MBG yang belum tersertifikasi dihentikan sementara operasinya melalui mekanisme selective pause.

“Sementara ini harus berhenti dapur atau penyedia yang belum memenuhi syarat hingga lulus verifikasi dan sertifikasi cepat. Ini sifatnya selective pause, jadi hentikan sementara. Kemudian, juga instruksikan secara nasional uji laboratorium,” ujarnya.

Dicky juga menyerukan pelaksanaan audit cepat (rapid assessment) terhadap seluruh dapur MBG dalam kurun waktu 14 hari pertama, serta pelatihan darurat bagi seluruh penjamah makanan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap standar kebersihan, sanitasi, dan prosedur keamanan pangan.

“Kemudian, juga harus ada dashboard yang bisa diakses publik. Ada peta risiko hijau, kuning, merah per dapur. Artinya, kalau merah jangan berproduksi,” ujarnya.

Dia menilai bahwa dalam waktu 100 hari ke depan, pemerintah perlu menetapkan target nasional yang jelas untuk penguatan sistem keamanan pangan MBG. Hal ini mencakup peningkatan jumlah dapur yang memenuhi standar dan telah tersertifikasi.

Dicky menyayangkan bahwa sejak Januari hingga saat ini, masih banyak dapur yang belum memenuhi standar. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya kelalaian dalam penetapan target maupun peningkatan kualitas secara menyeluruh.

“Jadi, targetkan secara nasional. Misalnya, 133 bulan lebih ke depan. Harus 60 persen dapur MBG punya sertifikasi,” ujarnya.

Perlu Model Hibrida, Bukan Top-Down

Melihat keragaman geografis dan budaya di Indonesia, Dicky mengusulkan agar model penyediaan makanan MBG menggunakan pendekatan hibrida, tidak semata top-down. Dia mencontohkan, sekolah di perkotaan dapat menggunakan katering skala besar dengan sistem rantai dingin dan teknologi digital.

Di wilayah pedesaan, warung lokal atau koperasi sekolah bisa dilibatkan dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan. Untuk daerah terpencil, Dicky menyarankan bentuk dry pack atau makanan siap masak yang bergizi dan tahan lama.

“Jadi, konsepnya di daerah terpencil atau transportasi yang sulit makan bergizinya bisa dilihat dalam bentuk packing makanan kering yang sehat. Misalnya, biskuit fortifikasi, susu UHT atau abon ikan atau kacang kedelai. Jadi, stabilitasnya lebih tinggi, tahan lama tanpa harus cold chain. Kemudian, gizinya terjamin ada,” ujarnya.

Reformasi Sistem

Sementara itu, Narila yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Jakarta menyatakan kasus keracunan ini sangat merugikan dari sisi Kesehatan masyarakat. Namun, seharusnya tidak terjadi dan sangat bisa dicegah.

Narila menyebut ke depannya perbaikan menyeluruh di seluruh SPPG menjadi sangat penting, terlebih karena permasalahan yang muncul beruntun. Ia juga menyoroti pentingnya kecukupan dan kompetensi SDM.

“Untuk mengawasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) cukup enggak orangnya? Satu orang mengawasi, kemudian dia melakukan [pembuatan] 3.000 porsi setiap hari. Artinya, kalau kita bicara bukan hanya bicara ada apa enggak orangnya, tapi cukup atau tidak jumlahnya,” ujarnya.

Narila menyatakan bahwa kasus keracunan seharusnya tidak terjadi jika semua sistem berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dia merekomendasikan dilakukannya reformasi sistem. Termasuk, kemungkinan penghentian sementara operasional MBG saat ini untuk keperluan evaluasi menyeluruh berdasarkan hasil investigasi epidemiologis yang transparan dan dapat diakses publik.

“Jadi, lakukan investigasi yang memang penyelidikan epidemiologis yang jelas, yang clear, dan diberitakan kepada publik. Supaya publik itu enggak bertanya-tanya. Ini yang sebenarnya jadi bola liar,” ujarnya.

Sebelumnya, menanggapi kasus keracunan yang terjadi di banyak wilayah tersebut, Dadan Hindayana menunjuk wakilnya, yaitu Nanik S. Deyang, untuk menjadi kepala investigasi atas KLB yang terjadi di berbagai daerah. Dia berjanji akan terus meningkatkan standar pelayanan MBG untuk seluruh penerima, baik siswa di sekolah maupun ibu dan anak di Posyandu.

"Maka oleh sebab itu, kami tingkatkan betul kewaspadaannya dan kemudian alhamdulillah sekarang ada tambahan wakil yang bisa meng-handle. Dan saya agak tenang karena mulai dibentuk tim investigasi dan mungkin juga ada satgas terkait," kata Dadan.

Untuk memperbaiki keadaan dan mengurangi potensi keracunan akibat mengonsumsi MBG, BGN berencana membangun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi yang ada di setiap kabupaten dan kantor regional di setiap provinsi. Dadan menyebut bahwa kantor-kantor tersebut dibentuk demi mempersingkat rentang kendali pelayanan MBG di seluruh Indonesia.

"Kami sedang menyusun Kantor Pelayanan, Pemenuhan Gizi di hampir setiap kabupaten, dan kami juga akan buat kantor regional yang ada di setiap provinsi, untuk memperpendek rentang kendali dan itu baru akan efektif tahun 2026," jelasnya.