Menuju konten utama

Ribuan Penambang Rakyat Demo PT Timah Tbk saat Kunjungan Prabowo

Aliansi Penambang Rakyat Bersatu melakukan aksi unjuk rasa untuk menyoroti tata kelola timah yang dinilai merugikan penambang rakyat.

Ribuan Penambang Rakyat Demo PT Timah Tbk saat Kunjungan Prabowo
Unjuk rasa dari penambang rakyat untuk meminta keadilan dalam tata kelola timah. (Rama Nuansa/Berita-Fakta.com
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ribuan penambang rakyat di Pangkalpinang, Bangka Belitung, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung PT Timah Tbk pada Senin (6/10/2025). Massa yang tergabung dalam Aliansi Penambang Rakyat Bersatu melakukan demonstrasi bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan barang rampasan negara kepada PT Timah Tbk.

Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi unjuk rasa sempat memanas ketika sejumlah demonstran melempar batu ke arah gedung PT Timah Tbk. Pagar gedung yang rusak memicu ketegangan massa dengan aparat kepolisian. Polisi lantas melesatkan tembakan gas air mata serta water canon yang mengarah ke unjuk rasa.

Unjuk rasa Penambang di PT Timah

Unjuk rasa dari penambang rakyat untuk meminta keadilan dalam tata kelola timah. (Rama Nuansa/Berita-Fakta.com

Batara, koordinator aksi dari Bangka Selatan, mengatakan bahwa aksinya menyoroti tata kelola timah yang dinilai merugikan penambang rakyat. Demo juga untuk menyuarakan keluhan utama penambang terkait harga timah yang ditetapkan PT Timah.

“Kami menuntut harga timah yang adil, setara dengan 20 kilogram beras untuk setiap kilogram timah. Harga saat ini sangat merugikan kami,” ujar Batara saat negoisasi berlangsung pada Senin (6/10/2025).

Aliansi Penambang Rakyat Bersatu menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:

  1. Pembubaran Satuan Tugas Nanggala dan Halilintar, yang dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto.
  2. Penetapan harga timah basah Rp200.000 per kilogram dengan kadar Sn sesuai yang didapat penambang
  3. Reformasi tata kelola timah yang lebih transparan dan berkeadilan.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa tuntutan pembubaran Satgas Nanggala dan Halilintar tidak dapat langsung diputuskan karena merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Kami akan sampaikan aspirasi ini ke pusat, tetapi keputusan final ada di tangan pemerintah pusat,” katanya.

Direktur PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, juga hadir dalam kesempatan ini meski terlambat dalam negosiasi. Dia menyatakan kesiapan perusahaan untuk memenuhi salah satu tuntutan. “Kami akan menyetujui harga Rp200.000 per kilogram untuk timah basah bagi penambang rakyat,” ujarnya.

Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, juga memberikan tanggapan positif terkait tuntutan pembubaran satgas. “Baik, nanti saya akan pasang badan untuk pembubaran satgas tersebut,” tegasnya.

=========

official_Beritafakta adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.

Baca juga artikel terkait TAMBANG TIMAH atau tulisan lainnya dari official_beritafakta

tirto.id - Insider
Kontributor: official_beritafakta
Penulis: official_beritafakta
Editor: Siti Fatimah