Masuk tirto.id
tirto.id - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan hingga lebih dari Rp17.100 per dolar AS. Bahkan, per hari ini rupiah telah terdepresiasi sebesar 0,41 persen, ke level Rp17.105 per dolar AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pelemahan tidak hanya terjadi pada rupiah. Mata uang negara-negara lain juga tertekan terhadap dolar AS pada hari ini.
“Itu (pelemahan nilai tukar) bukan hanya rupiah, berbagai currency lain kan demikian,” katanya singkat, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).
Sementara itu, pada perdagangan sore hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah ke level Rp17.105. Rupiah turun sebesar 70 poin atau 0,41 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.035.
Meski begitu, berdasarkan Jisdor Bank Indonesia (BI), rupiah mengalami pelemahan 0,32 persen secara harian, ke posisi Rp17.092 per dolar AS.
Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, berujar melemahnya nilai rupiah disebabkan dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dari dalam negeri, desain subsidi berbasis komoditas membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu. Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran lantas menjadi sorotan di tengah lonjakan harga minyak global.
"Bahan bakar minyak [BBM] bersubsidi masih dapat diakses tanpa pembatasan yang jelas. Kondisi ini membuat distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati kelompok yang berhak dan berisiko menimbulkan ketimpangan di lapangan," tutur Ibrahim dalam keterangannya, Selasa.
"Kelompok seperti nelayan yang berhak justru berpotensi kekurangan pasokan," lanjut dia.
Kata Ibrahim, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan tinggi pada impor BBM. Kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN dibilai memperbesar beban subsidi energi.
Ia berujar, harga minyak telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel. Kenaikan harga minyak hingga sekitar 113 dolar AS per barel disebut memicu tekanan signifikan terhadap anggaran negara.
Menurut Ibrahim, fokus sasaran subsidi harus diperketat ketika harga minyak melonjak ke 113 dolar AS per barel. Di satu sisi, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut.
Sementara itu, kenaikan harga energi disebut berisiko memperlebar defisit, jika tidak diimbangi langkah efisiensi. Penyesuaian harga BBM pun dinilai bukan opsi ideal dalam jangka pendek.
"Daya beli masyarakat masih lemah sehingga kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi. Sebagai alternatif, pemerintah didorong melakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Langkah ini lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global," urainya.
Ibrahim melanjutkan, faktor eksternal melemahnya rupiah, investor bersiap menghadapi potensi eskalasi di Timur Tengah menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Gangguan lalu lintas kapal tanker dalam beberapa pekan terakhir dinilai telah memperketat ekspektasi pasokan dan meningkatkan premi risiko di seluruh pasar minyak.
"Upaya diplomatik untuk meredakan konflik tampaknya goyah. Iran menolak proposal yang didukung AS yang menguraikan gencatan senjata 45 hari dan pembukaan kembali selat secara bertahap, bersamaan dengan negosiasi yang lebih luas tentang pencabutan sanksi dan rekonstruksi," ucapnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
