Regulasi Berbelit Bikin Proyek WTE Hanya Jalan 3 dalam 11 Tahun

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan kompleksitas regulasi menjadi penyebab lambatnya pengembangan proyek Waste to Energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia. Dalam kurun 11 tahun, hanya tiga proyek WTE yang berhasil dibangun.

"Jadi 11 tahun, karena apa? Karena prosesnya rumit, ruwet, dan berputar-putar," kata Zulhas dalam acara yang digelar CNBC secara daring, Rabu (19/11/2025).

Zulhas menjelaskan, proses pengurusan proyek WTE sebelumnya melibatkan banyak pihak dan memakan waktu bertahun-tahun. Dimulai dari perundingan tipping fee dengan pemerintah daerah yang harus mendapat persetujuan DPRD, kemudian berlanjut ke Kementerian Keuangan untuk mengurus subsidi, dilanjutkan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk kajian lingkungan, dan Kementerian ESDM untuk kajian teknis.

"Setelah itu, nanti kalau semua sudah lengkap, baru dia berunding sama PLN. PLN bilang, kamu urusan sama saya. Nah itu satu masalah sendiri lagi. Sehingga 11 tahun itu melahirkan 3 (proyek). Satu jalan, dua tidak jalan, yang satu jalan juga setengah mati," ujarnya.

Menurut Zulhas, teknologi WTE sebenarnya telah digunakan selama 20 tahun di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Cina. Sementara Indonesia masih terkendala masalah perizinan yang tidak pasti.

Atas dasar itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Menurut Zulhas, Perpres ini memangkas semua kerumitan birokrasi yang ada.

"Semua yang tadi itu dipangkas. Kita dalam Perpres itu, kita sepakati ada satu tarif. Dan itu final. Satu tarif, tidak ada tawar menawar, tidak ada perundingan. Tarifnya diputuskan 20 sen," ucapnya.

Dengan Perpres baru, proses pengajuan proyek WTE kini hanya perlu mengajukan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan dan menjamin ketersediaan sampah.

"Kita, kalau sudah siap mengajukan surat, kita jamin 3 bulan selesai," tambahnya.

Zulhas ditunjuk sebagai ketua tim percepatan program WTE dalam Perpres tersebut dengan Danantara sebagai penggarap proyeknya.

Kini, proyek WTE telah masuk dalam tahap tender. Sebanyak 7 dari 33 kota akan menjadi batch pertama untuk membangun fasilitas pengolahan sampah dengan angggaran Rp2,5-3 triliun untuk tiap WTE berkapasitas 1.000 ton sampah.