Indeks Uji Materi Mk

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan bahwa pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang memadai dalam permohonannya.

Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan UUD 1945.

Komisi VIII DPR mendukung penyempurnaan tata kelola pelayanan keagamaan lewat kajian ilmiah, dialog inklusif, serta tetap menjaga persatuan umat Islam.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengingatkan pemohon untuk memperhatikan putusan MK terdahulu terkait isu serupa yang sempat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa jenis pekerjaan penunjang atau sementara memang diperuntukkan bagi skema PKWT dan tidak dirancang skema PKWTT.

Ishemat menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan secara menyeluruh mencakup sistematika hingga argumentasi hukum untuk menjawab nasihat mahkamah.

Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 21 Ayat (8) dan Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

MK menyatakan KPU dapat mengugurkan kepesertaan parpol dalam pemilu di satu daerah pemilihan bila syarat unsur keterwakilan perempuan tidak terpenuhi. 

Pemohon menyoroti Pasal 78 Ayat (1) huruf a yang dinilai tidak memiliki mekanisme baku terkait bentuk dan standar persetujuan lembur dari pekerja.

Nasir menjamin mekanisme ini tidak menghilangkan status hakim sebagai subjek hukum yang dapat diproses pidana.

DPR mengingatkan kewenangan BPK sebagai lembaga audit negara diatur dalam UUD 1945 sementara pemerintah menyatakan sebagai mandat konstitusional.

Sidang juga menghadirkan pihak PLN untuk menjelaskan perbedaan antara layanan telekomunikasi dan listrik prabayar.

Pemohon mengajukan uji materi karena menyampaikan bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan penerapan rehabilitasi sesuai Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika.

Ardi menjelaskan, peradilan militer merupakan aturan peralihan dari era Orde Baru ke Reformasi yang sudah saatnya dikesampingkan.

Mahkamah melihat terdapat ketidaksesuaian antara alasan permohonan dengan petitum yang diajukan oleh pemohon sehingga permohonan tidak diterima.

MK menilai pemohon ragu menentukan ingin mempertahankan isi Pasal 169 UU Pemilu atau menyisipkan frasa larangan hubungan keluarga pada presiden-wapres. 

Pemohon berharap KPU wajib menolak pendaftaran bakal calon dari parpol di dapil tertentu jika ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen tidak dipenuhi.

Meskipun MK menolak seluruh permohonan Pemohon, Mahkamah menekankan bahwa penentuan kuota haji bukan kewenangan mutlak menteri.

Ketidaksiapan tersebut kemungkinan berkaitan dengan masa reses di DPR dan mendekati masa libur Nyepi dan Idulfitri.

Kuasa hukum para Pemohon menegaskan bahwa pasal yang digugat seperti penghasutan dan penyebaran berita bohong berpotensi menjadi alat pembungkaman aktivis.