Indeks Uji Materi Mk

Aturan soal status akreditasi prodi dan perguruan tinggi dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena memengaruhi pengakuan kualifikasi kelulusan.

KPCDI menilai frasa 'Bantuan Iuran' dalam UU BPJS saat ini hanya menyasar kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu yang tercatat administratif tertentu.

Pemohon berprofesi sebagai advokat dan mengaku dirugikan secara langsung karena BBM merupakan kebutuhan primer penunjang mobilitas kerjanya.

Menurut pemohon, Pasal 50 UU Nomor 1/2004 disalahgunakan sebagai tameng hukum oleh instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD.

Saldi meminta pemerintah untuk menjelaskan keterlibatan lembaga perlindungan konsumen atau asosiasi terkait dalam menentukan besaran kompensasi.

Pemohon membandingkan perlakuan SIM dengan dokumen publik lain seperti STNK atau paspor yang tidak langsung menghapus hak pemilik saat masa berlaku habis.

Para pemohon menegaskan bahwa perlindungan seharusnya diwujudkan melalui prinsip persetujuan kolektif yang bebas dan tanpa paksaan.

Pemohon keberatan dengan kebijakan PT KAI yang mewajibkan anak usia tiga tahun ke atas membayar tiket penuh.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan bahwa pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang memadai dalam permohonannya.

Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan UUD 1945.

Komisi VIII DPR mendukung penyempurnaan tata kelola pelayanan keagamaan lewat kajian ilmiah, dialog inklusif, serta tetap menjaga persatuan umat Islam.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengingatkan pemohon untuk memperhatikan putusan MK terdahulu terkait isu serupa yang sempat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa jenis pekerjaan penunjang atau sementara memang diperuntukkan bagi skema PKWT dan tidak dirancang skema PKWTT.

Ishemat menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan secara menyeluruh mencakup sistematika hingga argumentasi hukum untuk menjawab nasihat mahkamah.

Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 21 Ayat (8) dan Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

MK menyatakan KPU dapat mengugurkan kepesertaan parpol dalam pemilu di satu daerah pemilihan bila syarat unsur keterwakilan perempuan tidak terpenuhi. 

Pemohon menyoroti Pasal 78 Ayat (1) huruf a yang dinilai tidak memiliki mekanisme baku terkait bentuk dan standar persetujuan lembur dari pekerja.

Nasir menjamin mekanisme ini tidak menghilangkan status hakim sebagai subjek hukum yang dapat diproses pidana.

DPR mengingatkan kewenangan BPK sebagai lembaga audit negara diatur dalam UUD 1945 sementara pemerintah menyatakan sebagai mandat konstitusional.

Sidang juga menghadirkan pihak PLN untuk menjelaskan perbedaan antara layanan telekomunikasi dan listrik prabayar.