Indeks Uji Materi Mk

Kuasa hukum para Pemohon menegaskan bahwa pasal yang digugat seperti penghasutan dan penyebaran berita bohong berpotensi menjadi alat pembungkaman aktivis.

Hersan menjelaskan, hakim militer berada di bawah pengawasan teknis yudisial Mahkamah Agung, bukan di bawah kendali komando atasan secara langsung.

Aturan KUHAP digugat karena dinilai melanggar asas lex certa dan lex stricta sehingga dapat menjauhkan proses peradilan dari prinsip due process of law.

Kuasa pemohon mengatakan, dalam praktik ketenagakerjaan, masih banyak upaya perusahaan untuk menciptakan suasana kerja tidak nyaman agar pekerja berhenti.

Mahkamah bersepakat memberikan kesempatan DPR dan pemerintah untuk menyampaikan keterangan pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 13.00 WIB.

MK tidak memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian untuk menolak sebagaimana tertuang dalam Nomor 68/PUU-XII/2014 serta dua putusan lain.

Mahkamah menilai dua rumusan petitum yang diajukan tidak bersesuaian dan saling bertentangan karena dirumuskan secara kumulatif.

MK menyatakan dalil para pemohon lebih banyak menguraikan soal ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antaragama akibat berlakunya UU Perkawinan.

Melalui putusan tersebut, MK pun tidak ingin Kolegium hanya jadi bawahan atau sekadar alat pelengkap Konsil/Pemerintah.

Abdullah menerangkan, kebijakan pembagian kuota menunjukkan dinamika yang wajar seiring perubahan kondisi nasional dan kerangka hukum.

Para Pemohon menilai pembatasan usia minimum 40 tahun telah menciptakan hambatan bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pemerintah menegaskan seluruh pemohon tidak kehilangan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 47 UU TNI.

Pasal yang diuji mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, serta pengisiannya dilakukan di instansi pusat.

Beberapa pasal dalam KUHP baru, yang berlaku sejak Januari 2026, dinilai bermasalah. Sejumlah pihak melayangkan gugatan ke MK.

Komisi X DPR menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pemohon menilai Pasal 47 Ayat 2 UU TNI membuka ruang ambiguitas karena tidak jelas serta mempersempit kesempatan kerja sipil di pemerintahan.

Anam menegaskan, putusan MK itu wajib ditaati dan dijalankan, tetapi tetap harus dijalankan dengan rumusan yang lebih merinci.

Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.

MK menilai, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili KNPI DPD DKI Jakarta mengajukan permohonan pengujian UU ke MK.

MK menilai, persoalan konstitusionalitas norma pasal yang didalilkan para pemohon dalam 4 perkara itu menjadi bagian perubahan dalam UU BUMN baru.