Indeks Uji Materi Mk

Pemohon menyoroti Pasal 78 Ayat (1) huruf a yang dinilai tidak memiliki mekanisme baku terkait bentuk dan standar persetujuan lembur dari pekerja.

Nasir menjamin mekanisme ini tidak menghilangkan status hakim sebagai subjek hukum yang dapat diproses pidana.

DPR mengingatkan kewenangan BPK sebagai lembaga audit negara diatur dalam UUD 1945 sementara pemerintah menyatakan sebagai mandat konstitusional.

Sidang juga menghadirkan pihak PLN untuk menjelaskan perbedaan antara layanan telekomunikasi dan listrik prabayar.

Pemohon mengajukan uji materi karena menyampaikan bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan penerapan rehabilitasi sesuai Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika.

Ardi menjelaskan, peradilan militer merupakan aturan peralihan dari era Orde Baru ke Reformasi yang sudah saatnya dikesampingkan.

Mahkamah melihat terdapat ketidaksesuaian antara alasan permohonan dengan petitum yang diajukan oleh pemohon sehingga permohonan tidak diterima.

MK menilai pemohon ragu menentukan ingin mempertahankan isi Pasal 169 UU Pemilu atau menyisipkan frasa larangan hubungan keluarga pada presiden-wapres. 

Pemohon berharap KPU wajib menolak pendaftaran bakal calon dari parpol di dapil tertentu jika ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen tidak dipenuhi.

Meskipun MK menolak seluruh permohonan Pemohon, Mahkamah menekankan bahwa penentuan kuota haji bukan kewenangan mutlak menteri.

Ketidaksiapan tersebut kemungkinan berkaitan dengan masa reses di DPR dan mendekati masa libur Nyepi dan Idulfitri.

Kuasa hukum para Pemohon menegaskan bahwa pasal yang digugat seperti penghasutan dan penyebaran berita bohong berpotensi menjadi alat pembungkaman aktivis.

Hersan menjelaskan, hakim militer berada di bawah pengawasan teknis yudisial Mahkamah Agung, bukan di bawah kendali komando atasan secara langsung.

Aturan KUHAP digugat karena dinilai melanggar asas lex certa dan lex stricta sehingga dapat menjauhkan proses peradilan dari prinsip due process of law.

Kuasa pemohon mengatakan, dalam praktik ketenagakerjaan, masih banyak upaya perusahaan untuk menciptakan suasana kerja tidak nyaman agar pekerja berhenti.

Mahkamah bersepakat memberikan kesempatan DPR dan pemerintah untuk menyampaikan keterangan pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 13.00 WIB.

MK tidak memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian untuk menolak sebagaimana tertuang dalam Nomor 68/PUU-XII/2014 serta dua putusan lain.

Mahkamah menilai dua rumusan petitum yang diajukan tidak bersesuaian dan saling bertentangan karena dirumuskan secara kumulatif.

MK menyatakan dalil para pemohon lebih banyak menguraikan soal ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antaragama akibat berlakunya UU Perkawinan.

Melalui putusan tersebut, MK pun tidak ingin Kolegium hanya jadi bawahan atau sekadar alat pelengkap Konsil/Pemerintah.