Indeks Uji Materi Mk

Kedua pemohon yang sama-sama mencabut uji materi UU TNI sepakat menilai UU TNI merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Freddy mengatakan, kehadiran perwakilan TNI di sidang MK sebagai bentuk komitmen untuk menghormati segala proses hukum dalam persidangan yang berlangsung.

Saldi Isra menilai, permohonan Partai Buruh prematur karena pasal yang diuji Partai Buruh telah dinilai dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pemohon menguji Pasal 25 Ayat 1 UU Polri tentang keabsahan wewenang polisi karena menilai frasa tersebut bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pengajuan ulang gugatan uji materiil terhadap UU Polri kali ini, Leon memasukkan daftar kerugian yang dialami dari UU Polri.

Puan Maharani meminta memperhatikan dasar hukum pemberian fasilitas tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR.

Sebagai pemohon, Lita menegaskan tidak rela uang pajak yang dibayarkannya kepada negara digunakan untuk menanggung pembayaran pensiun bagi anggota DPR.

Tri mengatakan, kepercayaan publik terhadap partai politik masih rendah. Hal ini disebut tercermin dalam survei Indikator Politik yang dirilis Januari 2025.

Pemohon menyoalkan frasa  persetujuan DPR, tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan yang dinilai merugikan konstitusional pemohon.

Alexander menuturkan, ketentuan UU PDP juga sejalan dengan UU Pers yang mengatur soal hak tolak, hak jawab, hak koreksi, hingga kewajiban koreksi.

Pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai Pasal 51 UU MK dan putusan MK sebelumnya.

Wakil Ketua MK sekaligus hakim, Saldi Isra, bertanya mengapa para pemohon tak langsung mendatangi DPR untuk mengubah syarat pendidikan tersebut.

Salah satu pemohon, Dian Prahara Batubara, menilai anggota DPR seharusnya menjadi cerminan masyarakat bahkan sejak era kampanye.

Dalam permohonannya, Stepanus selaku pemohon menyatakan UU Minerba menciderai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Pemohon menilai kepemimpinan Kapolri yang terlalu lama bisa menghalangi perwira Polri lain untuk menduduki jabatan tersebut dan regenarsi korps Bhayangkara.

Guru Besar UI menekankan, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sejalan dengan praktik internasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program studi.

Pemohon meminta MK menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak punya kekuatan hukum selama dimaknai sesuai permohonan.

Para pemohon menguji Pasal 23 Huruf c UU Kementerian Negara karena menteri dinilai tidak bekerja profesional karena rangkap jabatan pengurus parpol.

Fakta-fakta sidang uji materi MK soal batas usia Capres dan Cawapres jadi 35 tahun.