Indeks Uji Materi Mk

Abdullah menerangkan, kebijakan pembagian kuota menunjukkan dinamika yang wajar seiring perubahan kondisi nasional dan kerangka hukum.

Para Pemohon menilai pembatasan usia minimum 40 tahun telah menciptakan hambatan bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pemerintah menegaskan seluruh pemohon tidak kehilangan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 47 UU TNI.

Pasal yang diuji mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, serta pengisiannya dilakukan di instansi pusat.

Beberapa pasal dalam KUHP baru, yang berlaku sejak Januari 2026, dinilai bermasalah. Sejumlah pihak melayangkan gugatan ke MK.

Komisi X DPR menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pemohon menilai Pasal 47 Ayat 2 UU TNI membuka ruang ambiguitas karena tidak jelas serta mempersempit kesempatan kerja sipil di pemerintahan.

Anam menegaskan, putusan MK itu wajib ditaati dan dijalankan, tetapi tetap harus dijalankan dengan rumusan yang lebih merinci.

Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.

MK menilai, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili KNPI DPD DKI Jakarta mengajukan permohonan pengujian UU ke MK.

MK menilai, persoalan konstitusionalitas norma pasal yang didalilkan para pemohon dalam 4 perkara itu menjadi bagian perubahan dalam UU BUMN baru.

Kedua pemohon yang sama-sama mencabut uji materi UU TNI sepakat menilai UU TNI merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Freddy mengatakan, kehadiran perwakilan TNI di sidang MK sebagai bentuk komitmen untuk menghormati segala proses hukum dalam persidangan yang berlangsung.

Saldi Isra menilai, permohonan Partai Buruh prematur karena pasal yang diuji Partai Buruh telah dinilai dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pemohon menguji Pasal 25 Ayat 1 UU Polri tentang keabsahan wewenang polisi karena menilai frasa tersebut bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pengajuan ulang gugatan uji materiil terhadap UU Polri kali ini, Leon memasukkan daftar kerugian yang dialami dari UU Polri.

Puan Maharani meminta memperhatikan dasar hukum pemberian fasilitas tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR.

Sebagai pemohon, Lita menegaskan tidak rela uang pajak yang dibayarkannya kepada negara digunakan untuk menanggung pembayaran pensiun bagi anggota DPR.

Tri mengatakan, kepercayaan publik terhadap partai politik masih rendah. Hal ini disebut tercermin dalam survei Indikator Politik yang dirilis Januari 2025.

Pemohon menyoalkan frasa  persetujuan DPR, tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan yang dinilai merugikan konstitusional pemohon.