Indeks Uji Materi Mk

IDI bakal mengajukan judicial review atau uji materi terhadap Omnibus Law Undang-Undang (UU) Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat bahwa Undang-undang Pemilu menjadi undang-undang paling banyak diuji di persidangan.

Saat ini yang sudah mengajukan diri adalah Nasdem dan PSI. Keduanya tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup.

Posisi PKS yang mengajukan judicial review terkait presidential threshold dinilai sulit diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Fraksi Gerindra yakin MK akan mempersoalkan legal standing PKS dalam menggugat ketentuan presidential threshold di UU Pemilu.

Penggugat ketentuan presidential threshold kali ini yakni Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti cs dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.

Anwar Usman dan Aswanto harus mundur dari posisi ketua dan wakil ketua MK, sesuai dengan putusan MK soal uji materi masa jabatan hakim konstitusi.

MK menolak gugatan soal presidential threshold yang diajukan Gatot Nurmantyo & politikus Partai Gerindra Ferry Yuliantono.

Penolakan uji formil dan materiil telah memicu pertanyaan Novel Baswedan dipecat hingga kehancuran KPK tinggal menunggu waktu.

Dua serikat buruh, KSPSI dan KSPI, belum bisa ajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi lantaran UU Ciptaker belum memiliki nomor di Kemenkumham.

Hingga Selasa, 13 Oktober, setidaknya sudah ada dua permohonan uji materi UU Cipta Kerja yang ditolak buruh hingga ormas.

Permohonan RCTI-iNews ke Mahkamah Konstitusi bisa menyebabkan kerugian kepada industri kreatif. Kreativitas content creator juga akan terbatasi.

APD yang langka dan mahal serta hak dasar tenaga medis yang tak dipenuhi jadi alasan digugatnya 2 UU ke MK.

Sebelum ajukan gugatan baru ke MK, MAKI akan lebih dulu mencabut gugatan uji materi Perppu No. 1 Tahun 2020.

MK telah meniadakan sidang uji materi UU selama pandemi COVID-19 dan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini merupakan yang pertama dilakukan sejak pandemi pada awal Maret 2020.

Penguji materi UU KPK menilai putusan Mahkamah Konstitusi janggal, karena selama persidangan tanggalnya berubah-ubah.

Permohonan gugatan telah diterima panitera MK dengan tanda terima nomor 1926/PAN.MK/XI/2019 tanggal 15 November 2019.

Bivitri tetap mendorong Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Perppu KPK.

Ifdhal Kasim mengatakan Presiden Jokowi sampai saat ini masih menimbang berbagai masukan, baik dari tokoh masyarakat dan elite-elite partai politik pengusungnya.

Revisi UU KPK yang baru disahkan DPR akan diuji materi di MK setelah diberi nomor.