Indeks Uji Materi Mk

Dirjen Komdigi Klaim UU PDP Tak Batasi Jurnalis-Pegiat Seni
Alexander menuturkan, ketentuan UU PDP juga sejalan dengan UU Pers yang mengatur soal hak tolak, hak jawab, hak koreksi, hingga kewajiban koreksi.

Dirjen Komdigi Nilai Penggugat UU PDP Tak Miliki Kedudukan Hukum
Pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai Pasal 51 UU MK dan putusan MK sebelumnya.

Hakim MK Minta 2 Pemohon Cari Isu Lebih Seksi Selain UU Pemilu
Wakil Ketua MK sekaligus hakim, Saldi Isra, bertanya mengapa para pemohon tak langsung mendatangi DPR untuk mengubah syarat pendidikan tersebut.

2 Mahasiswa Gugat UU MD3, Nilai Fraksi DPR Tak Cerminkan Publik
Salah satu pemohon, Dian Prahara Batubara, menilai anggota DPR seharusnya menjadi cerminan masyarakat bahkan sejak era kampanye.

Dinilai Mudahkan BUMN-BUMD Dapat IUP, UU Minerba Digugat ke MK
Dalam permohonannya, Stepanus selaku pemohon menyatakan UU Minerba menciderai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Gugat UU Polri, Pemohon Minta Periode Jabatan Kapolri Dibatasi
Pemohon menilai kepemimpinan Kapolri yang terlalu lama bisa menghalangi perwira Polri lain untuk menduduki jabatan tersebut dan regenarsi korps Bhayangkara.

Mutu Perguruan Tinggi Tanggung Jawab Pemerintah Meski Ada LAM
Guru Besar UI menekankan, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sejalan dengan praktik internasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program studi.

2 Warga Gugat UU Disabilitas Imbas Sulit Akses Faskes & Transum
Pemohon meminta MK menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak punya kekuatan hukum selama dimaknai sesuai permohonan.

MK Diminta Larang Menteri Rangkap Jabatan Pengurus Parpol
Para pemohon menguji Pasal 23 Huruf c UU Kementerian Negara karena menteri dinilai tidak bekerja profesional karena rangkap jabatan pengurus parpol.

DPR Dukung Capres-Cawapres dari Kalangan Anak Muda
Pemimpin muda dianggap belum terkontaminasi dengan perilaku koruptif pada umumnya para penguasa yang lama.
Fakta Sidang Uji Materi MK soal Batas Usia Cawapres 35 Tahun
Fakta-fakta sidang uji materi MK soal batas usia Capres dan Cawapres jadi 35 tahun.

Tolak UU Kesehatan, Tim Pakar IDI Siapkan Judicial Review ke MK
IDI bakal mengajukan judicial review atau uji materi terhadap Omnibus Law Undang-Undang (UU) Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selama 2022, Mahkamah Konstitusi Paling Banyak Uji UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat bahwa Undang-undang Pemilu menjadi undang-undang paling banyak diuji di persidangan.

Nasdem & PSI Siap Jadi Pihak Terkait Uji Materi UU Pemilu di MK
Saat ini yang sudah mengajukan diri adalah Nasdem dan PSI. Keduanya tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup.

Peluang Tipis PKS Ajukan Uji Materi Presidential Threshold di MK
Posisi PKS yang mengajukan judicial review terkait presidential threshold dinilai sulit diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

PKS Panen Kritik Usai Gugat Presidential Threshold
Fraksi Gerindra yakin MK akan mempersoalkan legal standing PKS dalam menggugat ketentuan presidential threshold di UU Pemilu.

MK Tolak Gugatan Yusril & La Nyalla soal Presidential Threshold
Penggugat ketentuan presidential threshold kali ini yakni Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti cs dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.

Putusan MK: Anwar Usman Harus Mundur dari Posisi Ketua
Anwar Usman dan Aswanto harus mundur dari posisi ketua dan wakil ketua MK, sesuai dengan putusan MK soal uji materi masa jabatan hakim konstitusi.
MK Berkukuh Presidential Threshold 20% Konstitusional
MK menolak gugatan soal presidential threshold yang diajukan Gatot Nurmantyo & politikus Partai Gerindra Ferry Yuliantono.

KPK Menuju Kehancuran: Uji Formil Ditolak, Timbul Isu Novel Dipecat
Penolakan uji formil dan materiil telah memicu pertanyaan Novel Baswedan dipecat hingga kehancuran KPK tinggal menunggu waktu.
Masuk tirto.id








