Indeks Hak Angket Kpk
Demokrat Konsisten Tak Setujui Pansus KPK
Partai Demokrat menolak memberikan nama anggotanya ke Pansus KPK, karena bisa menggangu kinerja KPK.
Lima Fraksi Kirim Anggotanya Masuk Pansus Hak Angket KPK
Lima fraksi di DPR RI mengirim anggotanya untuk masuk ke dalam Pansus Hak Angket KPK. Hanya Fraksi PKS dan Demokrat yang memastikan tidak mengirimkan perwakilannya.
Bamus DPR RI Putuskan Tunda Pelaksanaan Hak Angket KPK
Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan menunda pelaksanaan usulan Hak Angket KPK karena tidak ada fraksi yang mengajukan anggotanya untuk menjadi bagian dari Pansus Hak Angket tersebut.
Gerindra Masuk Pansus Angket KPK dengan Dalih Patuh Hukum
Gerindra menjadi salah satu partai yang dengan tegas menolak hak angket terhadap KPK, bahkan anggota Fraksi Partai Gerindra walk out dari Rapat Paripurna, kini Gerindra siap masuk Pansus Hak Angket dengan dalih menaati putusan rapat.
Fraksi PKS Tolak Hak Angket KPK yang Disetujui Fahri Hamzah
Fraksi PKS menolak hak angket untuk KPK yang telah diketok Fahri Hamzah pada Sidang Paripurna 28 April lalu. Menurut PKS, dalam persetujuan hak angket itu Fahri bertindak atas nama pribadi.
KPK Siap Hadapi Pansus Hak Angket Bentukan DPR
KPK siap menjawab semua pertanyaan Pansus Hak Angket bentukan DPR. Tapi, KPK tak akan melayani permintaan pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani terkait penyidikan korupsi e-KTP.
Hak Angket sebagai Trigger Ungkap Kejanggalan Prosedur KPK
Amir Fachrudin mengatakan, hak angket yang digulirkan kepada KPK dalam kasus korupsi KTP elektronik hanyalah pemicu untuk mengungkap adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan korupsi
Masinton Pasaribu: Hak Angket untuk KPK Sudah Tepat
Masinton Pasaribu menilai hak angket terhadap KPK merupakan hal yang tepat, karena alasan KPK merupakan institusi negara yang dibiayai APBN dan bekerja berdasarkan undang-undang
ICW Sebut Hak Angket KPK Bentuk Premanisme Politik
Dalam diskusi bertajuk “Pelaporan Fahri Hamzah ke KPK”, Donal menilai bahwa hak angket tersebut sebagai pintu masuk DPR untuk memperlemah KPK menangani korupsi.
DPR Sebut Hak Angket Gugur Jika Fraksi Tidak Masuk Pansus
Syarat mengajukan hak angket minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Jika tidak terpenuhi, maka hak angket bisa gugur dalam waktu 60 hari setelah diputuskan.
Surya Paloh Setuju DPR Gunakan Hak Angket
Menurut Surya Paloh, hak angket sebagai salah satu hak yang melekat kepada DPR, dimana dapat dilakukan sebagai suatu alat melakukan fungsi pengawasan.
Miryam Ditemukan, DPR Harap KPK Tak Perlu Buka Rekaman
Setelah Miryam ditangkap, hak angket KPK bisa jadi tidak digunakan untuk meminta bukti rekaman, tapi untuk mengerjakan hal-hal lain demi perbaikan KPK.
MPR Nyatakan Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK
MPR menilai hak angket adalah upaya pelemahan terhadap KPK.
Setya Novanto Klaim Tak Punya Andil dalam Hak Angket KPK
Ketua DPR RI Setya Novanto mengklaim dirinya tidak pernah campur tangan di urusan pengusulan dan persetujuan sidang paripurna DPR RI terhadap Hak Angket KPK.
Anggota PPP Kubu Djan Fariz Dukung DPR Ajukan Hak Angket KPK
Pengurus PPP Muktamar Jakarta (Djan Fariz) mendukung hak angket terhadap KPK yang telah diputuskan pimpinan DPR RI pada pekan kemarin. Sikap ini berbeda dengan pengurus PPP Muktamar Surabaya (Romahurmuziy).
Muhaimin Iskandar Tegaskan PKB Tolak Hak Angket DPR ke KPK
Ada satu anggota Fraksi PKB yang ikut mengusulkan hak angket. Cak Imin menyatakan itu menjadi hak individu karena saat itu belum ada keputusan resmi dari Fraksi PKB.
Dinilai Kasus Elit, Atensi Publik pada Hak Angket KPK Kurang
Usulan hak angket yang diajukan DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dinilai masih sebagai kasus elit. Hal ini terlihat dari minimnya atensi publik terhadap kasus ini.
Ketua MPR Menolak Tegas Usulan Hak Angket DPR terhadap KPK
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan menolak dengan tegas adanya usulan pengajuan Hak Angket kepada KPK yang telah diputuskan secara sepihak oleh DPR.
Hak Angket DPR terhadap KPK Sarat Konflik Kepentingan
Hak angket anggota DPR yang digulirkan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding sarat konflik kepentingan.
Hak Angket DPR ke KPK Tak Punya Dasar Hukum yang Jelas
ICW menyarankan kepada KPK tidak perlu hadir atau memenuhi panggilan terkait hak angket yang diajukan oleh DPR.