Indeks Hak Angket Kpk

Hak angket DPR tidak bisa digunakan untuk mempertanyakan kebijakan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

KPK menilai pengawasan terhadap lembaga tersebut selama ini sudah berjalan melalui sejumlah lembaga internal dan eksternal.

Taufiqulhadi menduga masuknya rekomendasi itu lantaran Agun Gunandjar luput merevisi draf rekomendasi yang disampaikannya di rapat paripurna.

Pansus Hak Angket KPK menyampaikan poin-poin rekomendasi di rapat paripurna DPR terkait aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kelola SDM. 

KPK meminta DPR objektif dalam melakukan penilaian karena tanggung jawab pemberantasan korupsi juga berada di bawah kewenangan DPR bersama pemerintah.

Agus Rahardjo mengaku KPK akan mempelajari draft rekomendasi Pansus Hak Angket KPK bila sudah diberikan.

Dengan ditolaknya gugatan uji materi dari KPK, Masinton menilai, Pansus Angket itu sah dan seluruh rekomendasinya mengikat kepada KPK.

KPK menilai putusan MK yang menganggap Komisi Antirasuah termasuk dalam bagian lembaga eksekutif berkebalikan dengan empat putusan Mahkamah lainnya.

Bambang mengaku mempunyai kewajiban untuk memperbaiki hubungan DPR dan KPK.

Setelah MK menolak gugatan uji materi KPK, Pansus Hak Angket DPR tidak akan memanggil KPK.

DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK

Draf rekomendasi diberikan ke KPK sebelum paripurna untuk meminta respons KPK terlebih dahulu sebelum dibacakan di Rapat Paripurna DPR.

Menurut Bambang Soesatyo, rekomendasi Pansus KPK akan mengusulkan kenaikan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak menyinggung soal RUU Penyadapan.

Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang pernah diusulkan akhirnya dibatalkan untuk menjadi rekomendasi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.

"(Usulan) belum masuk ke saya. Kalau sudah masuk ke saya, baru saya pikir. Masuk ke saya dulu, baru saya pikir," kata Presiden Joko Widodo.

Desakan agar Airlangga Hartarto menarik Golkar dari Pansus Angket KPK menguat sebab ia mengklaim akan mendorong partainya mendukung pemberantasan korupsi.

Airlangga Hartarto tak berencana menarik perwakilan Fraksi Golkar di Pansus Angket KPK usai dirinya menjabat Ketua Umum definitif DPP Golkar.

"Kami akan segera panggil KPK. Berdasar putusan provisi tetap menyatakan KPK adalah objek dari hak angket DPR," kata Taufiqulhadi.

Izin tersebut diberikan setelah Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi di DPR dan anggota Pansus Angket KPK yang berlangsung lebih kurang selama satu setengah jam.

Fahri menganggap KPK telah meminta bantuan kepada Presiden Jokowi.