tirto.id - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo tidak terseret dalam pusaran polemik KPK dan DPR, menyusul keluarnya usulan 11 rekomendasi Pansus Hak Angket DPR terhadap kinerja KPK.
Lebih lanjut Fahri menjelaskan bahwa aparat penegak hukum tidak berani memproses jika ada pihak yang melaporkan pimpinan KPK, karena selalu dicitrakan tidak pernah cacat hukum.
"KPK selama ini membangun citra selalu bersih dan tidak boleh kelihatan salah," kata Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Atas adanya laporan terhadap pimpinan KPK itulah, Fahri menganggap bahwa lembaga antikorupsi itu telah meminta bantuan kepada Presiden Jokowi agar mengatakan “jangan ganggu KPK.”
Baca:
- Hindari Kegaduhan, Jokowi Minta Kasus KPK Disetop Jika Kurang Bukti
- Presiden Jokowi Minta KPK Serius Bongkar Korupsi e-KTP
KPK, kata Fahri, juga melakukan intervensi dengan menstabilo para pejabat yang menjadi target tersangka, baik dengan coretan warna hijau, kuning, hingga merah.
Fahri menjelaskan bahwa Pansus Angket DPR mengenai kerja KPK menemukan 11 persoalan di KPK yang menjadi rekomendasi.
"Sebanyak 11 temuan persoalan di KPK, antara lain hak konstitusi, barang sitaan, rumah tahanan, penyadapan, penuntutan, hingga penentuan kerugian negara," kata Fahri.
Fahri menyatakan, meski di internal KPK ada banyak persoalan, tetapi mereka selalu mencitrakan tidak pernah salah.
Hal itu, kata Fahri, bisa dilihat dari beberapa pimpinan KPK pada periode sebelumnya yang tersangkut kasus hukum.
Baca: Serangan Balik Lewat SPDP Agus Rahardjo dan Saut Situmorang
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
