Indeks Korupsi E-ktp

Hakim menyebut soal SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tersangka dalam status DPO tidak dapat mengajukan permohonan Praperadilan. 

Jamdatun Kejagung hadir sebagai saksi untuk menjelaskan sistem hukum pidana Indonesia dalam sidang ekstradisi buron e-KTP Paulus Tannos di Singapura.

Upaya hukum kedua dengan nomor perkara 11/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL menguji sah tidaknya penetapan tersangka Paulus Tannos. Sidang perdana Senin (9/2/2026).

Sebelumnya, gugatan praperadilan tersangka kasus korupsi e-KTP, yang punya nama lain Tjhin Thian Po, itu tak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim menilai permohonan praperadilan yang diajukan Paulus Tannos adalah error in objecto dan bersifat prematur.

KPK menghormati asas kewarganegaraan tunggal yang berlaku di Indonesia, sehingga tak mencantumkan WN Guinea-Bissau Paulus Tannos dalam surat penangkapan.

Hakim juga meminta Penasihat Hukum Paulus Tannos melengkapi administrasi surat kuasa di gugatan praperadilan.

Tannos menggugat penangkapan terhadap dirinya via praperadilan dan tercatat mendaftarkan praperadilan tersebut pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Setya Novanto selama mendekam di Lapas Sukamiskin dianggap kerap melanggar sejumlah aturan.

Ketua KPK, Setyo Budianto, mengatakan bebas bersyarat yang didapat Setya Novanto, harus dijalankan meski ada pihak yang merasa kurang adil.

KPK berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait dengan kasus TPPU yang menjerat Setya Novanto.

Sejak awal perjalanan kasus hukumnya, sampai dengan bebas bersyarat banyak drama dari kasus Setya Novanto.

Meski telah bebas bersayarat pada Agustus 2025, Setya Novanto baru bisa kembali mengemban jabatan publik 2,5 tahun setelah bebas murni pada 2029. 

Program tersebut, disebutnya, membantu warga binaan lain yang membutuhkan bimbingan dan informasi terkait persoalan hukum.

Dengan status bebas bersyarat Setya Novanto wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan sebulan sekali sampai April 2029.

Maqdir Ismail mengeklaim Setya Novanto sempat duduk di Komisi III DPR RI, sehingga tak ada kaitan dengan korupsi e-KTP.

Yusril Ihza Mahendra, mengakui proses ekstradisi tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, memakan waktu lama.

Pengadilan Singapura masih perlu beberapa dokumen pendukung untuk ambil keputusan atas ekstradisi Paulus Tannos.

Pihak Paulus menggunakan alasan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura.

Hari ini merupakan hari terakhir persidangan pendahuluan di Pengadilan Singapura terkait permohonan ekstradisi Paulus Tannos.