Indeks Korupsi E-ktp

Pemerintah akan mengirimkan ke Singapura berkas lengkap pengajuan pemulangan tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos

KPK bersama lembaga dan kementerian lainnya harus bergerak dengan cepat dalam usaha memulangkan Paulus Tannos ke Indonesia.

Setyo Budiyanto mengatakan bahwa KPK memiliki waktu 45 hari untuk melakukan proses ekstradisi Paulus.

Selain pidana pokok korupsi, Paulus bisa dikenakan pasal perintangan penyidikan karena kabur & mengubah kewarganegaraan.

Yusril akan menjelaskan ke Pemerintah Singapura bahwa kejahatan yang dilakukan Paulus Tannos terjadi di Indonesia dan saat masih berstatus WNI.

Untuk membawa Paulus Tannos ke Indonesia, KPK membutuhkan sejumlah dokumen dari Kejaksaan Agung dan Polri.

KPK tengah mengurus proses ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura agar bisa segera disidangkan.

Kementerian Hukum engah memproses ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Agun Gunandjar mengungkapkan dirinya diperiksa untuk dua tersangka baru dalam korupsi E-KTP, tapi KPK membantah.

Andi Narogong diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama Pt Sandipala Arthaputra Paulus Tannos terkait dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Dua perkara besar lain yang belum tuntas: kasus suap KPU dengan tersangka Harun Masiku yang masih buron dan kasus Pelindo II dengan tersangka RJ Lino.

Markus Nari menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung.

MAKI memohon praperadilan kasus korupsi Setya Novanto karena baik KPK maupun Bareskrim tidak mengusut dugaan TPPU.

KPK mengajukan banding atas putusan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Markus Nari yang divonis enam tahun penjara oleh hakim majelis di Pengadilan Tipikor.

Mantan anggota Fraksi Golkar 2014-2019 ini divonis 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta.

Majelis Hakim Tipikor memutus Markus Nari dengan pidana selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta.

Markus Nari memerintahkan dua pengcara untuk membujuk sejumlah saksi agar tak menyebut namanya dalam kasus e-KTP.

Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi e-KTP Markus Nari, Tommy Sihotang berencana akan mengajukan pledoi terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang dilayangkan kepada kliennya.

Jaksa KPK juga menuntut Markus Nari membayar uang pengganti sebesar 900 ribu dolar AS.