Indeks Korupsi E-ktp

Jika Pengadilan Singapura menerima permohonan ekstradisi, maka Paulus Tannos memiliki waktu selama 15 hari untuk mengajukan upaya banding.

Hingga saat ini, Paulus Tannos belum menyampaikan kesediannya untuk kembali ke Indonesia secara sukarela.

Pengadilan Singapura akan memutuskan apakah permohonan ekstradisi Paulus Tannos yang diajukan Pemerintah RI akan dikabulkan atau tidak.

Pemerintah Indonesia masih menunggu proses persidangan permohonan ekstradisi Paulus Tannos pada 23 hingga 25 Juni 2025.

Permohonan penangguhan penahanan tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos belum disetujui oleh pihak pengadilan Singapura.

Upaya Paulus Tannos mengajukan penangguhan penahanan ke otoritas Singapura dinilai telah melecehkan kedaulatan hukum negara.

Dokumen tambahan terkait ekstradisi Paulus Tannos akan dikirimkan ke otoritas Singapura pada 30 April 2025.

Pemerintah akan mengirimkan ke Singapura berkas lengkap pengajuan pemulangan tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos

KPK bersama lembaga dan kementerian lainnya harus bergerak dengan cepat dalam usaha memulangkan Paulus Tannos ke Indonesia.

Setyo Budiyanto mengatakan bahwa KPK memiliki waktu 45 hari untuk melakukan proses ekstradisi Paulus.

Selain pidana pokok korupsi, Paulus bisa dikenakan pasal perintangan penyidikan karena kabur & mengubah kewarganegaraan.

Yusril akan menjelaskan ke Pemerintah Singapura bahwa kejahatan yang dilakukan Paulus Tannos terjadi di Indonesia dan saat masih berstatus WNI.

Untuk membawa Paulus Tannos ke Indonesia, KPK membutuhkan sejumlah dokumen dari Kejaksaan Agung dan Polri.

KPK tengah mengurus proses ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura agar bisa segera disidangkan.

Kementerian Hukum engah memproses ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Agun Gunandjar mengungkapkan dirinya diperiksa untuk dua tersangka baru dalam korupsi E-KTP, tapi KPK membantah.

Andi Narogong diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama Pt Sandipala Arthaputra Paulus Tannos terkait dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Dua perkara besar lain yang belum tuntas: kasus suap KPU dengan tersangka Harun Masiku yang masih buron dan kasus Pelindo II dengan tersangka RJ Lino.

Markus Nari menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung.