tirto.id - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara tentang korupsi massal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Presiden Jokowi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius dan profesional dalam menangani serta membongkar korupsi berjamaah yang merugikan negara lebih dari Rp2,3 triliun itu.
"Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup. Jadi saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini," kata Presiden Jokowi usai membuka Pameran Furniture Internasional Indonesia 2017 di Jakarta, Sabtu (11/03/2017).
Meskipun begitu, Presiden Jokowi tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah karena korupsi e-KTP ini menyeret banyak nama tokoh nasional, termasuk Gamawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri), Yasona Laoly (Menteri Hukum dan HAM saat ini), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah saat ini), Setya Novanto (Ketua DPR-RI saat ini), Marzuki Ali (mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat), dan lainnya.
Presiden menyesalkan terjadinya korupsi dalam skala sangat besar tersebut. Menurutnya, jika pengelolaan e-KTP bisa diselesaikan dengan benar, maka pengurusan identitas akan semakin mudah dan efisien, antara lain untuk pengurusan paspor, SIM, syarat-syarat perbankan, dan perpajakan, maupun pemilihan kepala daerah.
"Habisnya 6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar," kata Presiden RI ke-7 ini.
Ditambahkan oleh presiden, kasus korupsi e-KTP juga menyebabkan pengelolaan administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhambat. Selain itu, sejumlah pejabat di Kemendagri menjadi khawatir saat melakukan penugasan terkait e-KTP.
"Ini juga ada problem juga. Kita harus buka juga kan. Karena ada masalah e-KTP ini, sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut," papar Presiden Jokowi.
Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Iswara N Raditya
