Gerindra berharap KPK haruslah tetap ada di Indonesia dan menjadi lembaga resmi dalam bidang pencegahan kasus korupsi, meski apabila nanti Densus Tipikor bekerja secara efektif.
Komisi Antikorupsi bersikukuh menolak panggilan Pansus KPK selama proses sidang Judicial Review (JR) UU MD3, yang terkait dengan penggunaan kewenangan angket DPR, masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut anggota Komisi III ini, pansus angket masih harus memanggil KPK untuk ketiga kalinya sebelum bisa melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan pihak berwajib.
Pimpinan Polri menggelar pertemuan tertutup dengan 10 orang rombongan DPR, yang mayoritas bagian dari Pansus Angket KPK, pada Rabu siang (4/10/2017). Tapi, kedua pihak tutup mulut mengenai materi pembahasan di pertemuan itu.
Perwakilan DPR RI tidak hadir dalam sidang lanjutan uji materi pasal tentang hak angket DPR di UU MD3. Uji materi ini mempermasalahkan penggunaan kewenangan angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
DPR akan menggelar Rapat Paripurna pada Selasa besok (26/9/2017). Salah satu agenda dalam Rapat Paripurna itu ialah mendengar pemaparan hasil kerja Pansus Angket KPK.
Pansus Hak Angket KPK menilai, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus tahu fakta yang terjadi selama 15 tahun lahirnya KPK.