Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun family office di Bali dan menjadikan Pulau Dewata sebagai salah satu pusat keuangan di Indonesia.
Menurutnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebagai pengusul dan perencana harus memikirkan sendiri bagaimana cara memenuhi pembiayaan pembangunan family office tersebut.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).
Purbaya menegaskan, anggaran negara yang berada di bawah kewenangannya sudah difokuskan untuk membiayai program-program prioritas serta menggulirkan stimulus yang diyakini efektif untuk mengerek perekonomian domestik.
Dengan demikian, tidak ada lagi anggaran yang dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan family office yang ditargetkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan rampung pada tahun ini.
“Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegasnya.
Selain soal anggaran, mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu juga mengaku tidak memberikan masukan apa pun terhadap rencana pembangunan family office di Bali maupun terkait wacana menjadikan Pulau Dewata sebagai salah satu pusat keuangan di Indonesia.
Pasalnya, meski sering mendengar rencana pembangunan family office, ia mengaku tidak begitu memahami konsep dari rencana besar yang dicanangkan Luhut tersebut.
“Nggak (memberikan masukan apa pun). Kalau mau, saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat,” tambahnya.
Sementara itu, sebelumnya Luhut mengatakan pemerintah tengah mempercepat pembentukan perusahaan pengelola investasi dan manajemen aset keluarga kaya tersebut agar dapat rampung pada akhir 2025.
Meski begitu, pembentukan family office di Bali masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Jika sudah ada titik terang, maka pembentukan family office dapat segera dikerjakan.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus, kita harap bisa segera diputuskan presiden,” ujarnya di Gedung BEI, Senin (28/7/2025).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
