Menuju konten utama

Purbaya Pastikan Kehadiran Wamenkeu di RDG BI Bukan Intervensi

Purbaya menepis anggapan bahwa kehadiran tersebut mengandung unsur intimidasi terhadap BI dalam penentuan suku bunga acuan.

Purbaya Pastikan Kehadiran Wamenkeu di RDG BI Bukan Intervensi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (20/11/2025). tirto.id/Nanda Aria Putra

tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kehadiran Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia November 2025 murni dalam rangka koordinasi.

Purbaya pun menekankan bahwa kehadiran pihak Kemenkeu di sana pun memiliki dasar hukum yang kuat, bukan untuk mengintervensi kebijakan moneter.

Purbaya menepis anggapan bahwa kehadiran tersebut mengandung unsur intimidasi terhadap BI dalam penentuan suku bunga acuan.

"Enggak (mengintimidasi), itu kan UU nya memang membolehkan kan, pemerintah boleh mengirim pejabat setingkat menteri untuk mengikuti RDG yang menentukan tingkat suku bunga," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dasar hukum yang dimaksud adalah Pasal 43 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Bank Indonesia, yang mengizinkan kehadiran perwakilan pemerintah dalam rapat dewan gubernur.

Menurut Purbaya, tujuan kehadiran Thomas adalah untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah dan otoritas moneter dalam membaca kondisi perekonomian.

"Saya pikir untuk menyelaraskan pandangan saja dan melihat bagaimana sih suasana di bank sentral. Jadi ke depan akan lebih sinkron antara pemerintah dan bank sentral, jadi bukan negatif harusnya pandangannya lebih positif ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah menjelaskan bahwa kehadiran Wamenkeu merupakan undangan resmi dari dewan gubernur BI kepada Menteri Keuangan. Purbaya, yang berhalangan hadir, kemudian memberikan kuasa kepada Thomas Djiwandono untuk mewakilinya.

Perry menegaskan bahwa Dewan Gubernur BI memandang perlu untuk mengundang Wamenkeu menghadiri setiap RDG bulanan ke depannya.

Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah, yang selama ini sudah erat, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Koordinasi kebijakan moneter BI dan fiskal pemerintah semakin penting mempertimbangkan ekonomi terkini yang hadapi ketidakpastian global," papar Perry.

Baca juga artikel terkait PURBAYA YUDHI SADEWA atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Insider
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra