Purbaya: Asesmen S&P Runtuhkan Tuduhan Pengelolaan Fiskal Ngaco

tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan hasil penilaian terbaru S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia menjadi bantahan tegas terhadap berbagai tuduhan negatif yang menyebut kebijakan fiskal pemerintah ngaco atau brutal.

Purbaya menekankan bahwa keputusan lembaga pemeringkat internasional tersebut merupakan bukti objektif bahwa pengelolaan fiskal Indonesia berada di jalur yang benar dan prudent.

"Jadi, asesmen S&P meruntuhkan tuduhan bahwa saya menjalankan fiskal atau pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang ngaco. Ini merupakan suatu pengakuan internasional bahwa kita bisa menjalankan fiskal dengan baik, prudent, dan menciptakan pertumbuhan yang baik sekali," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Purbaya mengungkapkan, proses asesmen berlangsung mendalam. Pemerintah pun melakukan diskusi tatap muka dengan perwakilan S&P di Amerika Serikat, didampingi anggota DPR.

Dalam pertemuan itu, lanjut Purbaya, lembaga pemeringkat melihat adanya kesatuan visi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program-program strategis.

"Lembaga pemeringkat melihat bahwa pemerintah dengan parlemen itu cukup bersatu. Jadi mereka yakin juga dengan program yang bagus dengan dukungan parlemen, harusnya sih pemulihan kita akan bagus ke depan," jelasnya.

Hal ini, kata Purbaya, diperkuat dengan data realisasi fiskal hingga kuartal dua dan semester satu tahun ini yang dinilai baik. "Itu pasti dilihat oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa fiskal kita amat baik. Beda dengan yang ditunjukkan oleh para pengamat itu, katanya kita menjalankan fiskal secara brutal dan lain-lain,” ucapnya.

Purbaya optimistis, rilis S&P ini akan menjadi pukulan telak bagi sentimen negatif yang selama ini membayangi pasar keuangan Indonesia, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.100 per dolar AS dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang anjlok ke level 5.000.

"Ini update dari S&P merupakan konfirmasi bahwa kita berjalan di arah yang benar dengan kebijakan yang baik dan hati-hati. Harusnya ke depan sentimen negatif di pasar modal, di pasar obligasi, maupun di nilai tukar rupiah akan hilang dengan cepat," ujarnya.

Sejak akhir tahun lalu, kata Purbaya, pemerintah terus diserang oleh isu kemungkinan downgrade dari berbagai lembaga pemeringkat.

"Dari MSCI masuk ke Moody's, Fitch, dan lain-lain selalu kita buruk menuju ke mereka bilang kehancuran Indonesia akan krisis," ungkapnya.

Namun, hasil S&P, menurutnya, membuktikan semua kekhawatiran itu tidak berdasar. Hasil penilaian dari S&P ini menurutnya akan jadi titik balik pemulihan sentimen di dalam negeri.

"Ini menunjukkan bahwa apa yang dikhawatirkan itu tidak benar. Dan ke depan kita akan lebih bagus lagi," katanya.

Investor Pintar Beli Saham Sekarang

Menyikapi prospek positif ini, Purbaya secara gamblang mengajak investor untuk segera masuk ke pasar modal Indonesia. Menurutnya, investor cerdas tidak akan menunggu lebih lama lagi setelah kabar baik ini terkonfirmasi.

"Kalau pintar ya harus cepat. Kalau investor pintar, domestik pintar, masuk aja sekarang. Kan udah jelas apa lagi gangguan kita? Selama ini kan ditakutkan kita tidak bisa mengelola fiskal, walaupun ekonominya tumbuh lebih cepat," tuturnya.

Ia bahkan secara terang-terangan menyarankan langkah taktis bagi para pelaku pasar. "Jadi ke depan, kalau begitu siap-siap beli saham. Kalau punya dolar, jual dolarnya," ucap bendahara negara itu.

Purbaya memproyeksikan rupiah akan menguat ke depan seiring dengan masuknya kembali investor asing secara bertahap. "Rupiah juga akan menguat ke depan, hampir otomatis. Investor akan balik ke sini secara bertahap. Tapi kalau yang pintar sih akan masuk cepat," katanya.

Ia menambahkan bahwa saat ini nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS. Sementara itu, ia menyebut S&P sebelumnya telah memproyeksikan rupiah bisa menguat ke level Rp17.000.

Purbaya membantah keras kesan selama ini bahwa kebijakan fiskal pemerintah dijalankan secara liar dan tanpa perencanaan matang. Ia menjelaskan, diskusi mengenai arah kebijakan fiskal dan ekonomi dilakukan secara reguler di Kementerian Keuangan dan bersama Presiden.

Ia menegaskan, presiden memantau secara berkala dan cukup detail kondisi fiskal dan ekonomi. "Jadi enggak ada itu, orang kan kesannya seolah-olah kebijakannya liar, enggak ada itu," pungkasnya.

Purbaya juga menilai asesmen S&P kali ini lebih fair dibandingkan lembaga pemeringkat lain yang melakukan penilaian sebelum data kuartal pertama keluar. "Yang lain ada kemungkinan mereka offside. Saya bilang ya terlalu cepat. Jadi ini yang lebih fair, saya pikir," kata dia.

S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB. untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. S&P juga mencatat pemulihan penerimaan negara yang semakin kuat. Pendapatan negara pada 6 bulan pertama tahun 2026 tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didukung oleh penguatan administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, khususnya dari sektor sumber daya alam.