Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan fiskal. Menurutnya, kesuksesan anggaran harus dilihat dari sejauh mana uang negara mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Puan menyebut APBN terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2000, APBN berada di kisaran Rp197 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010.
“Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun; naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000,” kata Puan dalam pidatonya.
Proyeksi APBN 2027 Mendekati Rp4.000 Triliun
Puan memperkirakan, besaran APBN 2027 yang akan disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan akan mendekati Rp4.000 triliun.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun,” ujarnya.
Anggaran Harus Menjawab Persoalan Petani hingga Pencari Kerja
Puan mengakui angka tersebut sangat besar. Namun, menurut dia, besarnya anggaran tidak otomatis berarti bagi masyarakat apabila belum mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” kata Puan.
“Namun, bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan; seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya; rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan; seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya; atau urusan rakyat lainnya; angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Puan menekankan ukuran keberhasilan APBN tidak semata-mata dilihat dari jumlah anggaran yang dapat dibelanjakan. Ia meminta kinerja anggaran negara dilihat berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat.
“Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan; APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” ujar Puan.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah
