Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kenaikan signifikan pada anggaran mitigasi bencana nasional. Menanggapi perintah tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya dan kini tengah menunggu rincian perhitungan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Nanti kita tingkatkan sesuai permintaan, kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB. Kan sekarang saya belum terima [usulan angka tambahan anggaran dari BNPB],” ujar dia kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Di tengah rencana peningkatan anggaran mitigasi bencana agar lebih signifikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menambah anggaran penanganan bencana untuk pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penambahan tersebut dilakukan seiring dengan sudah menipisnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sejumlah daerah terdampak gempa Flores.
Kabupaten Manggarai Timur misalnya, yang memiliki sisa BTT sekitar Rp400 juta, meski dampak gempa di wilayah tersebut cukup berat sehingga membuat banyak masyarakat masih tinggal di pengungsian sampai saat ini.
“Nah, sehingga saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini perlu karena mereka ini banyak yang ada di pengungsian segala macam. Semua mintanya kepada pemerintah daerah, Camat, Desa,” jelas Tito kepada wartawan.
Karena kondisi itu, Tito mengusulkan kepada Prabowo untuk menambah anggaran daerah sekitar Rp5-10 miliar untuk tiap kabupaten dan Rp10-20 miliar untuk pemerintah provinsi. Namun, Kepala Negara memberikan respons tidak terduga, ia justru meminta anggaran untuk penanganan bencana di daerah digandakan.
“Jadi, untuk provinsi diberikan Rp40 miliar, kabupaten... ada 8 kabupaten di Flores Rp20 miliar, totalnya Rp200 miliar,” sambungnya.
Pemerintah pusat kemudian melakukan pengecekan dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar dana tersebut bisa segera digunakan untuk membantu masyarakat terdampak gempa. Sayangnya, ada sejumlah daerah yang disebut “eman-eman” dalam membelanjakan anggaran, sehingga serapan anggaran tambahan untuk penanganan bencana berjalan lambat.
“Tapi, ada juga yang masih cuma 1 persen lebih Sikka, ada yang cuma 7 persen. Padahal kami sudah menurunkan tim untuk mendampingi dari Itjen,” beber Tito.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
