Menuju konten utama

Prabowo Diminta Tidak Pilih Menkeu Berlatar Belakang Politikus

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, menerangkan, menkeu berlatar belakang politikus akan sulit meyakinkan pasar saat membuat kebijakan objektif.

Prabowo Diminta Tidak Pilih Menkeu Berlatar Belakang Politikus
Presiden Joko Widodo bersama Prabowo Subianto di IKN Penajam Paser Utara. . foto/Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

tirto.id - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengingatkan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, untuk mengangkat menteri keuangan (menkeu) bukan dari kalangan politikus. Eko beralasan, menteri keuangan non-politikus adalah syarat utama untuk meyakinkan pelaku pasar dan membangun optimisme perekonomian nasional.

“Kalau mau diterima pasar, ya bisanya syaratnya yang tidak berpolitik. Artinya, karirnya itu tidak dibangun dari karir politik,” ungkapnya dalam Diskusi Publik Indef “Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat”, dikutip dari akun Youtube Indef, Kamis (12/9/2024).

Sebaliknya, jika Menteri Keuangan berasal dari partai politik tertentu, pelaku pasar masih menganggap bahwa kebijakan yang dirilis adalah demi kepentingan kubu politik tertentu meskipun dia membuat kebijakan yang objektif untuk meningkatkan ekonomi Indonesia.

Ia mengingatkan, para pelaku pasar kerap melihat sentimen publik dalam mengambil sikap.

“Kalau dia mau berbuat yang objektif sekalipun, ada saja gitu dari market bahwa ‘oh ini dipakai untuk kepentingan tertentu’, itu yang harus dihindari. Karena pasar itu ya based on-nya sentimen, jadi kalau tidak ada niatan katakan lah untuk kepentingan macam-macam, ya kadang-kadang terepresentasi dari background dari si menteri keuangan tersebut,” imbuh Eko.

Oleh karena itu, demi menjaga keyakinan para pelaku pasar, Eko menyarankan agar Prabowo dapat memilih Menteri Keuangan dari kalangan profesional.

Selain itu, sosok yang dipilih juga harus memahami isu ekonomi, termasuk ekonomi global dan juga memahami dengan baik potensi dan tantangan ekonomi Indonesia.

Ia juga berharap, menteri keuangan pada periode pemerintahan selanjutnya juga harus dapat bersikap independen serta lebih berani dalam menentukan kebijakan apa yang bisa direalisasikan dan tidak. Ini mengingat banyaknya program Prabowo-Gibran yang membutuhkan anggaran jumbo.

“Ke depan pasti butuh menteri yang independen tapi dalam konteks dia sebagai pembantu presiden. Tapi dengan data dan rasionalitas yang ada, bisa meyakinkan Presiden bahwa secara objektif. Kebijakan harus dilihat secara objektif, bukan hanya politis,” tegas Eko.

Selain kriteria Menteri Keuangan, ekonom Indef itu juga mewanti-wanti agar Prabowo tak mengisi kabinet dengan dominasi menteri serta wakil menteri dari kalangan politikus saja. Sebab, jika komposisi kabinet didominasi oleh kalangan partai politik, dalam jangka pendek justru akan menimbulkan pelambatan ekonomi nasional, imbas pesimisme pasar yang saat ini terjadi tak juga bisa diatasi.

“Kalau mau meyakinkan pasar dan membangun optimisme perekonomian, maka dominasikan nanti komposisi kabinet itu harus dari orang-orang profesional. Itu dugaan saya nanti akan membuat game changer, khususnya dalam jangka pendek itu untuk membuat situasi perlambatan ekonomi, pesimisme perekonomian yang saat ini sering muncul itu teratasi,” tutur Eko.

Baca juga artikel terkait PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher