Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah pejabat negara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2026). Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Prabowo membahas sejumlah agenda.
Pembahasan dalam pertemuan tersebut antara lain situasi nasional dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, pembangunan Kampung Nelayan, bantuan kapal bagi nelayan, hingga usulan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh.
Evaluasi Karhutla Bersama Panglima TNI dan Kapolri
Untuk membahas situasi nasional dan penanganan karhutla, Prabowo menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
“Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi nasional serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Presiden menerima laporan mengenai kondisi di lapangan, termasuk langkah penanganan dan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan. Pemerintah, kata Teddy, terus memperkuat koordinasi lintas unsur untuk memastikan penanganan karhutla berlangsung cepat dan terpadu.
Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi meluasnya titik-titik kebakaran di wilayah terdampak.
“Pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan terpadu, sekaligus mengantisipasi meluasnya titik kebakaran,” sambungnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Teddy, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Kabaintelkam Komjen Pol. Yuda Gustawan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kabaloghan Marsdya TNI Yusuf Jauhari, serta Asisten Intelijen Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto.
Proyek 100 Kampung Nelayan dan Bantuan Kapal
Selain persoalan karhutla dan situasi nasional, Prabowo menerima laporan mengenai program pembangunan kawasan masyarakat pesisir. Dalam agenda ini, Prabowo bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Keduanya melaporkan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan pertama serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan.
“Keduanya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pembangunan 100 pertama Kampung Nelayan serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan,” kata Teddy.
Pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut diharapkan tidak hanya menyediakan kawasan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menerima laporan terkait distribusi bantuan kapal. Kata Tedy, dukungan sarana tersebut penting untuk memperkuat kapasitas nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.
“Pendistribusian bantuan kapal menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah,” ujar dia.
Namun demikian, pelaksanaan program tersebut akan membutuhkan koordinasi lintas kementerian agar pembangunan kawasan maupun bantuan sarana bagi nelayan dapat berjalan secara terpadu.
“Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian agar pengembangan Kampung Nelayan dan berbagai dukungan bagi nelayan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir,” kata Teddy.
Usulan Gelar Kehormatan Bersama Fadli Zon
Agenda Prabowo di Hambalang pada hari yang sama juga mencakup pembahasan mengenai pemberian penghargaan negara kepada sejumlah tokoh dan insan masyarakat. Pada agenda ini, Prabowo menerima Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
"Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan terkait pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada tokoh dan insan masyarakat yang dinilai telah memberikan pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ungkap Tedy.
Sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon melaporkan berbagai usulan yang berasal dari kementerian/lembaga serta masyarakat kepada Presiden. Usulan tersebut ditujukan kepada tokoh dan insan masyarakat yang dinilai telah memberikan jasa, kontribusi, dan manfaat istimewa bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Rekam jejak pengabdian para tokoh juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengajuan. Para penerima yang diusulkan dinilai patut mendapatkan penghargaan sekaligus dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
Tedy memastikan, penetapan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Selanjutnya, laporan mengenai berbagai usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Presiden Prabowo dalam menentukan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan," katanya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
