PPP Akui Ada Komunikasi dengan Haji Isam dalam Muktamar

tirto.id - Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy, mengakui bahwa partainya melibatkan pengusaha tambang Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) dalam proses pemilihan ketua umum. Dia menjelaskan bahwa hubungan PPP dan Haji Isam adalah dalam rangka penjajakan dan perluasan komunikasi partai kepada banyak pihak.

Menurut Romahurmuziy, Haji Isam tidak hanya berhubungan dengan PPP saja, tapi juga dengan partai politik lain di internal Kabinet Merah Putih. Meski demikian, Romahurmuziy membantah Haji Isam melakukan cawe-cawe dalam proses Muktamar PPP atau bahkan hendak mengakuisisi.

“Sebagai pengusaha dengan komunikasi yang luas, beliau berteman dengan seluruh partai. Bisa dilihat berapa banyak anggota Kabinet Merah Putih lintas partai yang adalah 'orang Haji Isam'," kata Romahurmuziy dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Senin (26/5/2025).

Mengenai isu akuisisi PPP yang dilakukan melalui Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Romahurmuziy berpendapat bahwa Amran memiliki kualifikasi untuk memimpin PPP. Kedekatan Amran dengan Haji Isam pun, menurut Romahurmuziy, hanya kebetulan dan tidak masuk dalam salah satu kualifikasi prasyarat menjadi Ketua PPP.

"Bahwa beliau adalah kerabat Haji Isam, tentunya ini kebetulan yang baik jika memang akhirnya Pak Amran ditakdirkan memimpin PPP," kata dia.

Selain Amran Sulaiman yang memiliki kedekatan dengan Haji Isam, Romahurmuziy juga mendorong nama Sandiaga Uno, Saifullah Yusuf, Dudung Abdurrachman, hingga Anies Baswedan. Romahurmuziy membantah isu bahwa dirinya menyodorkan Agus Pramusinto. Menurutnya, nama tersebut diajukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, ke internal DPP PPP.

Sebaliknya, dari nama-nama yang ada, dia mendorong Amran Sulaiman. Bahkan, dia sampai menghadap ke kediaman pribadi Amran Sulaiman di Makassar. Namun, dia belum mendapat jawaban pasti.

"Sampai saat ini pun, Pak Amran masih wait and see. Murni disebabkan kesibukan beliau yang memiliki beban berat sebagai tulang punggung program kedaulatan pangan pemerintah," katanya.