Menuju konten utama

Polemik Menu PMT Stunting Kota Depok yang Diprotes Warga

Anggota PB IDI, Iqbal Mochtar, sebut menu PMT stunting sangat perlu memikirkan komposisi makanan yang seimbang dan adekuat.

Polemik Menu PMT Stunting Kota Depok yang Diprotes Warga
Bidan Puskesmas Cinere, Depok menjelaskan kepada warga terkait imunisasi bagi anaknya di Posyandu Pisang, Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/1/2023). Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting pada anak bayi dibawah lima tahun di Indonesia turun hingga dibawah 14 persen di tahun 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

tirto.id - Sejumlah warga Kota Depok, Jawa Barat, melayangkan keluhan di sejumlah akun media sosial (medsos) lantaran menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk program pengentasan stunting dinilai tidak sesuai anggaran. Dalam unggahan foto yang beredar di akun Instagram @depok24jam misalnya, menu PMT yang diberikan disebut hanya berupa nasi dan sayur sop, sedangkan di hari berikutnya, menu PMT hanya berisi dua bungkus otak-otak. Hal ini menjadi sorotan lantaran menu yang disajikan dianggap tidak sesuai dana yang dialokasikan per PMT, yakni senilai Rp18.000 ribu.

Dalam akun lainnya yakni @infodepok_id, juga terdapat postingan yang memantulkan keresahan warga Depok lantaran menu PMT yang diterima hanya berupa bola-bola nasi isi. Waga lain, mengeluh karena menu yang disajikan hanya diisi tempa dan nugget dua biji. Mereka lantas menanyakan anggaran untuk menu PMT yang seharusnya bisa menyajikan menu lebih layak.

Penanganan stunting di sejumlah daerah memang masih tidak sesuai dengan misi yang digulirkan Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sempat menegur bahwa dana penanganan stunting masih sering kabur untuk seremonial tidak jelas. Dana stunting masih sering menguap untuk ihwal lain, alih-alih dibelanjakan untuk intervensi langsung penanganan stunting pada ibu dan anak.

Kegeraman Jokowi beralasan. Pemda memang diharapkan dapat menjadi ujung tombak pengentasan stunting di daerah-daerah. Nyatanya, efektivitas penggunaan anggaran stunting di level daerah masih menemui banyak rumpang. Pemerintah sendiri tengah mengejar penurunan angka stunting dengan target 14 persen pada 2024.

Sebagai informasi, pada 2022, alokasi anggaran stunting mencapai Rp51 triliun. Bujet ini terbagi ke dalam tiga alokasi, yaitu anggaran kementerian/lembaga Rp34 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp12 triliun, dan Dana Desa Rp6 triliun. Adapun pada 2021 dan 2022, jumlah daerah yang menerima alokasi DAK stunting meningkat menjadi 360 kabupaten/kota dan 514 kabupaten/kota.

Anggota Komisi B DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Gerindra, Rienova Serry Donie, menyoroti ihwal ramai protes pada menu PMT penanganan stunting di Depok. Ia menyampaikan bahwa anggaran PMT per anak sebesar Rp18.000 ribu. Adapun total anggaran untuk PMT stunting di Kota Depok beralokasi sebesar Rp4,4 miliar.

“Kami (Fraksi Partai Gerindra) dukung program PMT (Kota Depok). Tapi menu makanan yang diberikan dinilai tidak memenuhi standar gizi,” kata Rienova Serry Donie di Depok, Kamis (16/11/2023) sebagaimana dikutip Antara.

Dengan jumlah anggaran yang tersedia, menurut dia, bisa lebih dimaksimalkan menu PMT yang disajikan. Ia juga meminta Dinas Kesehatan Kota Depok mengawasi dan mengevaluasi program penyaluran PTM sehingga dilaksanakan dengan tepat sasaran.

“Menu makanan program PMT kan untuk perbaikan gizi anak stunting. Jadi harus ideal menu PMT yang diberikan,” tutur Rienova.

PMT Harus Sesuai Acuan

Wasekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Narila Mutia Nasir, menjelaskan PMT program stunting pada dasarnya terdiri dalam dua bentuk menu, yaitu makanan lengkap dan makanan kudapan. Makanan kudapan bukan menu utama dan dikonsumsi di antara waktu makan utama.

“Pada dasarnya, kan, PMT ini sifatnya tambahan ya, dari menu sehari-hari yang dikonsumsi oleh balita. Kalau memang ada yang belum sesuai, perlu juga dilihat apakah yang diberikan itu dalam bentuk kudapan atau makanan lengkap,” ujar Narila dihubungi reporter Tirto, Jumat (17/11/2023).

Ia menyampaikan, PMT ada yang bertujuan sebagai bentuk pencegahan yang biasanya diberikan saat penyuluhan atau kegiatan posyandu, dan ada yang merupakan PMT pemulihan untuk sasaran tertentu.

Saat ini, kata dia, sudah ada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan tentang pemberian PMT dengan bahan pangan lokal yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi balita dan ibu hamil.

Ia menegaskan, pemberian PMT harus memperhatikan standar zat gizi yang sesuai pedoman. Misal, menu yang diberikan berkecukupan kalori, protein dan lemak sesuai dengan usia balita.

Narila mencontohkan, untuk balita yang berusia 9-11 bulan, kebutuhan kalorinya untuk menu PMT per hari itu 175-200 kkal, sementara untuk yang berusia di atas 2 tahun (24-59 bulan) kebutuhannya 300-450 kkal per hari.

“Jadi tinggal dilihat apakah PMT itu sudah sesuai acuan, ada sumber makanan pokok, lauk pauk sumber protein terutama protein hewani, serta sayur dan buah,” terang dia.

Di sisi lain, Narila menyoroti pentingnya pemberdayaan peran kader kesehatan. Sebab, para kader diharapkan mampu bergerak harmonis untuk menurunkan kasus stunting, serta dapat membantu melakukan deteksi dini agar bayi dan balita terpantau gizinya.

“Peran kader tentu saja sangat penting karena mereka adalah basis untuk community empowerment. Biasanya melalui puskesmas, para kader posyandu mendapatkan pengetahuan dan arahan soal PMT ini,” ungkap Narila.

Peran kader kesehatan yang biasanya menjadi garda depan di posyandu desa memang cukup sentral. Sayangnya, beberapa kader bahkan belum mendapatkan hak pemberdayaan dan perhatian yang layak. Temuan Tirto beberapa waktu lalu, bahkan masih ada kader kesehatan yang harus merogoh uang pribadi untuk pengadaan pemberian makanan tambahan (PMT).

Perlu Ada Transparansi

Pemerhati kesehatan cum anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Iqbal Mochtar, menilai dengan adanya kasus menu PMT yang dinilai belum memenuhi standar di Kota Depok, ini dapat menjadi sinyal untuk mendorong transparansi penggunaan dana untuk program pengentasan stunting. Selain itu, perlu ada pengecekan apakah menu yang disajikan sudah sesuai dengan pedoman yang dianjurkan pemerintah.

“Perlu pengecekan alokasi dana apakah sesuai dengan proposal yang diajukan. Kemudian melakukan evaluasi menyeluruh atas program stunting termasuk pemberian PTM apalagi ada daerah yang mengalami kasus seperti ini,” ujar Iqbal dihubungi reporter Tirto, Jumat (17/11/2023).

Selain itu, menurut dis, penting untuk selalu melibatkan ahli gizi dalam perencanaan menu PMT. Masyarakat, kata Iqbal, juga harus dilibatkan dalam penatalaksanaan program pengentasan stunting.

“Perlu melakukan sosialisasi ini harus transparan dan terbuka. Pemantauan dan evaluasi rutin juga penting dilakukan,” tutur Iqbal.

Ia menjelaskan, menu PMT stunting sangat perlu memikirkan komposisi makanan yang seimbang dan adekuat. Ini diperlukan agar anak yang menerima nutrisi itu dapat memiliki perkembangan adekuat.

“Perlu mengandung protein yang cukup karena penting untuk perkembangan otot tulang dan jaringan tubuh, karbohidrat sebagai sumber energi utama, lemak, serat, vitamin, mineral, kalsium dan ini harusnya mengandung dalam makanan itu,” ujar Iqbal.

UPAYA MENCEGAH STUNTING MELALUI PROGRAM POSYANDU

Petugas mengukur lingkar kepala balita di Posyandu Banjar Gelogor Carik, Denpasar, Bali, Rabu (18/1/2023). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/TOM.

Penjelasan Dinkes Depok

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, menegaskan bahwa menu makanan PTM sudah mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Kesehatan. Mary menjelaskan, PMT yang diberikan kepada balita adalah PMT lokal yang menggunakan bahan dasar lokal yang diolah oleh UMKM sehingga sudah memenuhi standar gizi.

PMT lokal, kata Mary, dilaksanakan dalam waktu 28 hari. Adapun komposisi menu PMT terdiri dari 6 hari menu kudapan dan 1 hari menu utama. Menurut Mary, yang sedang ramai disoroti masyarakat adalah menu kudapan yang memang baru kali ini dijalankan Kota Depok.

“Bahkan istilah kudapan ternyata belum dipahami masyarakat, jadi kudapan itu antara makanan utama. Jadi bukan makanan lengkap, tapi makanan selingan atau orang bilang cemilan,” ujar Mary dalam keterangan suara, diterima Tirto, Jumat (17/11/2023).

Mary menyampaikan, program PMT ini baru pertama kali mendapatkan dana insentif daerah. Pihaknya mendapat anggaran dari pemerintah pusat untuk PMT lokal sebesar Rp4,9 miliar yang akan diberikan ke 38 puskesmas Kota Depok. Sehingga, ia menegaskan bahwa anggaran yang digunakan adalah anggaran APBN.

“(Per balita) Rp18.000 itu all in ada pajak, ada distribusi, ada untuk kemasan, pencucian. Karena kita bilang ke vendor penyedia,” ujar Mary.

Saat ini, angka kasus stunting di Kota Depok berada di angka 12,6 persen. Tercatat, sedikitnya ada 3.200 anak yang masih mengalami stunting di Kota Depok. Mary menyatakan, pihaknya juga akan melakukan edukasi agar orang tua dapat membuat menu makanan bergizi untuk si buah hati, sehingga dapat mencegah kasus stunting.

“Kita edukasi ke ibu-ibu balita atau bikin makanan yang sehat, yang mengandung sumber protein hewani yang bisa mencegah terjadinya stunting,” terang dia.

Baca juga artikel terkait STUNTING atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz