Jokowi Kesal Dana Stunting Rp6 M untuk Perjalanan Dinas & Rapat

Jokowi menyoroti terdapat anggaran stunting mencapai Rp10 miliar di APBD salah satu daerah lebih banyak dipakai untuk perjalan dinas hingga rapat pegawai.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 14 Jun 2023 04:14 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Presiden Joko widodo menjadi pembicara dalam Ecosperity Week 2023 yang akan dihadiri kalangan investor, pejabat pemerintah, dan akademisi Rabu (7/6/2023). FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terkait alokasi anggaran saat ini yang dinilai belum tepat guna. Dia membeberkan terdapat anggaran stunting mencapai Rp10 miliar di APBD salah satu daerah lebih banyak dipakai untuk perjalan dinas hingga rapat pegawai.

"Saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD di Menteri Dalam Negeri. Coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting, saya cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan Rp2 miliar, yang untuk bener-bener beli telur itu tak ada Rp2 miliar," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Rakornas Pengawasan Intern di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini. Ini yang harus dirubah semuanya," tambahnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menemukan banyak anggaran program yang tidak efektif. Salah satunya untuk pengembangan UMKM dan pembangunan pertanian. Dia menuturkan, pembangunan balai penyuluh pertanian di salah satu kabupaten dengan anggaran Rp1 miliar. Namun, ketika dirinci, anggaran sebesar Rp734 juta justru untuk honor, rapat dan perjalanan dinas daripada rehabilitasi.

“Pembangunan balai untuk membangun dan merehabilitasi balai. Jelas. Anggarannya Rp1 miliar, (anggaran) kecil ini mestinya untuk Rp1 miliar ya mestinya Rp900 juta untuk rehabilitasi. Mestinya. Tapi setelah kita cek bener, Rp734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Artinya 80 persen. Ini sudah tak bisa lagi,” bebernya.

Sebab itu, dia berharap BPKP untuk mengubah cara realisasi anggaran program tersebut. Salah satunya dengan mengawasi dan mengarahkan kepada pemerintah pusat hingga Kabupaten.

"Inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 nya yang untuk konkret, 20 nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota," bebernya.

"Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan yg ga pusat, ga provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," tambahnya.