Dalam pemerintahan yang baru, wapres tetap bertanggung jawab dalam penuntasan stunting. Hal itu sebagaimana tugas wakil presiden di pemerintahan sebelumnya.
Harapan besar yang melampaui sekadar janji kampanye untuk Badan Gizi Nasional termaktub dalam tugas utama pembentukan lembaga ini: pemenuhan gizi nasional.
Kementerian Kesehatan akan mengadakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 berkolaborasi bersama BPS, BRIN, Kemendagri, hingga lembaga survei swasta.
Menurut Airlangga, pembiayaan IKN bisa dilakukan oleh World Bank dengan skema IBRD berupa bantuan kepada negara-negara berpenghasilan menengah layak kredit.
Di 2023 pemerintah menargetkan angka penurunan stunting sebesar 3,8 persen, namun faktanya hanya 0,15 persen. Prevalensi jadi 21,5 persen dari 21,6 persen.
Sejumlah praktisi dan pengamat kesehatan menilai gagasan para capres tentang isu kesehatan dalam debat terakhir Pilpres 2024 belum tuntas dan mendalam.