tirto.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi, meyakini program percepatan penurunan angka stunting lebih efektif bila melibatkan para ulama. Nurhadi menganggap, upaya menekan angka stunting tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan tokoh masyarakat.
"Jadi, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi tanggung jawab tokoh masyarakat, tapi akan lebih efektif lagi kalau kita juga melibatkan alim ulama," kata Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Nurhadi bercerita, dirinya menemukan penyebab utama angka stunting akibat pernikahan dini. Hal itu ditemukan saat berkunjung ke daerah Bondowoso, Jawa Timur.
"Saya juga pernah berkunjung ke Bondowoso. Di Bondowoso cukup tinggi angka stunting-nya disebabkan oleh pernikahan dini yang terjadi karena dijodohkan," ucap pria yang pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Kota Kediri itu.
Nurhadi bercerita, dalam kunjungan tersebut, ada seorang kiai menikahkan anaknya dengan anak kiai dari pondok pesantren lain padahal anak mereka masih di bawah umur. Oleh karena itu, Nurhadi meminta Kementerian Agama (Kemenag) memaksimalkan edukasi pencegahan stunting di pesantren-pesantren.
"Ini di bawah naungan Kementerian Agama. Saya setuju bahwa penanganan stunting khususnya ini tidak disamaratakan, khususnya di daerah yang memang stunting-nya cukup tinggi," tutur Nurhadi.
Pria yang pernah menjadi pengurus Lesbumi NU Kota Kediri itu meminta Kementerian Agama menggandeng para kiai, ulama, habib untuk ikut terlibat dalam penanganan stunting dengan mengefektifkan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di pesantren.
"Kita merangkul para kiai, para habib, alim ulama untuk mengegolkan program percepatan penurunan stunting ini," tutup Nurhadi.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Andrian Pratama Taher
