tirto.id - Mengasuh anak-anak kelihatannya mudah. Tapi Lana Muthia Thaher tidak mau menganggap remeh. Apalagi anak yang diasuhnya memiliki gangguan pertumbuhan dan perkembangan atau kategori stunting.
Sebagai pengasuh anak-anak stunting di daycare Rumah Pelita Manyaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, Lana mempunyai tanggung jawab untuk turut menuntaskan masalah tumbuh kembang anak.
Saban hari ia harus memastikan kegiatan terjadwal dengan rapi. Ia mendampingi aktivitas anak-anak sejak pagi hingga sore, mulai dari bermain dan olahraga, memastikan asupan makanan bergizi, hingga istirahat yang cukup.
“Kami konsen pada pemenuhan gizi anak, juga menstimulasi perkembangan balita secara bahasa, kognitif hingga fisik,” cerita Lana saat ditemui di Rumah Pelita di Kelurahan Manyaran, Semarang pada Selasa (3/9/2024).
Dia mengatakan, anak-anak stunting yang diasuhnya datang dengan kondisi berbeda. Tidak hanya mempunyai masalah berat dan tinggi badan, melainkan ada yang memiliki gangguan konsentrasi hingga speach delay.
Saat ini terdapat sebelas anak stunting yang menjalani masa pengasuhan selama tiga bulan di Rumah Pelita. Setelah dinyatakan lulus, mereka akan diganti dengan anak stunting lain.
“Rata-rata balita yang kami asuh kenaikan berat badannya 100--150 gram per minggu dan tinggi badan naik 2 milimeter per minggu,” ungkap Lana.
Dalam Rumah Pelita ini terdapat tenaga ahli mulai dari pengasuh, dokter anak, psikolog, sampai juru masak. Programnya meliputi pemberian makanan, stimulasi perkembangan anak, hingga mengajari cara pengasuhan kepada orang tua.
Saat ini terdapat sepuluh Rumah Pelita yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Semarang. Layanan pengasuhan anak gratis ini secara bertahap mampu mengurangi kasus stunting.
Strategi Berbeda Tiap Daerah
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, mengatakan, Rumah Pelita merupakan salah satu strategi Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi anak dengan masalah gizi, termasuk stunting.
Di samping itu, banyak kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yang juga memiliki strategi jitu penanganan stunting dengan pendekatan berbeda.
Yunita mencontohkan, di beberapa daerah seperti di Kabupaten Demak, ibu yang memiliki anak susah makan berkumpul di suatu tempat, kemudian makan bersama sehingga anaknya menjadi antusias untuk makan.
Menurut dia, pengentasan masalah stunting memang perlu menyesuaikan kearifan lokal yang ada di suatu daerah.
“Kami tidak bisa memaksa. Masing-masing kabupaten/kota punya kultur. Maka penekanan kami, yang paling perlu adalah edukasi,” tutur Yunita saat dihubungi Tirto, Kamis (5/9/2024).
Namun, kata dia, sebelum berbicara strategi, terlebih dahulu perlu didalami apa penyebab tingginya angka stunting di suatu daerah. Strategi yang diterapkan harus menyesuaikan dengan sumber masalahnya.
Seperti di Kabupaten Wonosobo, angka stunting-nya tinggi karena memang Open Defecation Free (ODF) paling akhir di Jawa Tengah. ODF merupakan deklarasi resmi yang menyatakan telah bebas dari praktik buang air besar (BAB) sembarangan.
Secara lebih spesifik, masing-masing anak dengan kondisi stunting perlu juga didalami apa penyebabnya agar intervensinya tepat sasaran.
Yunita menjelaskan, anak stunting bisa disebabkan oleh tidak adanya akses terhadap makanan bergizi seimbang; pola asuh yang kurang tepat; atau karena masalah penyakit.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membuat peta kasus dan memberikan bantuan keuangan khusus untuk mengatasi anak dengan masalah gizi. Nilai bantuan setiap kabupaten/kota berbeda-beda, disesuaikan dengan kasus yang ada.
Tak Hanya Sasar Anak Stunting
Dalam upayanya mempercepat penanggulangan stunting, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya fokus mengentaskan anak-anak yang kondisinya sudah stunting. Kini cakupan penanganannya diperluas.
Pada Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota eks-Karesidenan Pekalongan pada Februari 2024, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati, mengatakan perlunya mengubah strategi.
Menurut Ema, sudah semestinya program penurunan stunting tidak terlalu fokus pada anak yang sudah stunting. Yang lebih penting justru bagaimana agar anak tidak terlahir stunting.
Pencegahan stunting lebih diintensifkan dengan fokus pada lima sasaran. Yakni remaja wanita, calon pengantin (catin), wanita usia subur yang menjadi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu nifas, serta anak di bawah usia dua tahun (baduta).
Sisi lain, penanganan masalah ini memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang di dalamnya melibatkan lintas sektor.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menerangkan, langkah percepatan penurunan stunting berkolaborasi, baik antarsesama pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, swasta, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Jadi memang perlu ada suatu kolaborasi untuk menangani stunting ini. Kita tidak hanya bisa sendiri, artinya juga ada keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat juga ini kita libatkan,” kata Nana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/9/2024).
Buah Manis dari Komitmen Penanganan Stunting
Komitmen penanganan stunting di Jawa Tengah telah berbuah manis. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari pemerintah pusat berupa Insentif Fiskal sebesar Rp6,45 Miliar, karena keberhasilannya menurunkan angka stunting.
Penghargaan diberikan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional kepada Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, pada acara Rakornas Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Selasa (4/9/2024).
Nana menuturkan, pada 2023 lalu, Jawa Tengah juga memperoleh penghargaan yang sama dengan nilai Rp5,97 miliar.
Insentif yang diperoleh akan digunakan untuk menuntaskan penanganan stunting yang masih tersisa di Provinsi Jawa Tengah.
Nana mengatakan, daerahnya menganggarkan Rp194,6 miliar untuk percepatan penanganan stunting. Anggaran itu diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, terutama yang kasus stunting-nya masih tinggi.
Angka prevalensi stunting provinsi ini mengalami penurunan 0,1 persen tahun 2022 yaitu 20,8 persen menjadi 20,7 persen di tahun 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia.
Upaya untuk menuju 14 persen pada 2024 terus dilakukan. Salah satunya mendukung intervensi serentak pencegahan stunting dengan cakupan pengukuran Balita di Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,34 persen atau 2.022.866 dari target 2.157.992 per 26 Juni 2024.
Penulis: Baihaqi Annizar
Editor: Abdul Aziz
