Menuju konten utama

Pimpinan KPK Johanis Tanak Curhat Sempat Bosan Tangani Korupsi

Meskipun bosan, Johanis Tanak mengatakan bakal tetap berupaya dalam melakukan pencegahan korupsi demi bangsa dan negara.

Pimpinan KPK Johanis Tanak Curhat Sempat Bosan Tangani Korupsi
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjawab pertanyaan wartawan saat kegiatan hari pertamanya usai dilantik menjadi Wakil Ketua KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/10/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

tirto.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengaku kerap merasa bosan dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Dia blak-blakan menyebut dirinya sudah terlalu sering berhadapan dengan kasus korupsi, mulai dari yang melibatkan pejabat tinggi negara hingga pegawai biasa.

“Rasanya bosan menangani perkara korupsi,” ujar Tanak dalam agenda rapat koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi KPK RI - Pemerintah Daerah yang digelar di Candi Bentar Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Namun, meskipun bosan, Tanak mengatakan bakal tetap berupaya dalam melakukan pencegahan korupsi demi bangsa dan negara. Termasuk, dengan membagikan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya.

“Demi bangsa dan negara saya tetap berupaya untuk mencoba membagikan apa yang saya miliki, apa yang saya ketahui supaya negara ini bisa dibangun sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila,” tutur Tanak.

Tanak mengatakan karier panjangnya di Kejaksaan mengantarkan dirinya pada semua jenis penanganan perkara. Bahkan, dia menyebut 80 persen tugas dalam kariernya itu berada di lembaga tersebut.

Meski begitu, Tanak mengaku prihatin karena praktik korupsi tetap marak terjadi, bahkan setelah berbagai upaya hukum dan pencegahan dilakukan. Ia juga menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih rendah pada 2022/2023, yakni hanya mencapai 34 persen dan 2024 hanya 37 persen.

“Tetapi sayang masih terlalu banyak yang kurang menyadari tentang hal ini, sehingga masih banyak yang melakukan korupsi dalam menjalankan tugasnya. Ini memberikan gambaran bahwa korupsi di Republik Indonesia ini sangat tinggi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya rapat koordinasi yang digelar membuat para pihak sadar akan perilaku korupsi yang harus dijauhi.

Rakor pencegahan korupsi KPK bersama Pemerintah Daerah

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak (kanan) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah) dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) saat pembukaan rapat koordinasi KPK bersama Pemerintah Daerah di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/rwa.

Sebagai informasi KPK menggelar rapat koordinasi bertajuk "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelatihan Kepala Daerah”.

Dalam acara itu, turut mengundang para kepala daerah, di antaranya adalah Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Baca juga artikel terkait KORUPSI atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Flash News
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto