tirto.id - Donald Trump memenangkan pilpres Amerika Serikat pada November tahun 2016. Ia sukses meraup dukungan elektoral sebanyak 276 suara, sementara pesaingnya yang berasal dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, hanya memperoleh 218 suara elektoral. Trump pun dilantik sebagai Presiden AS ke-45 pada Jumat (20/1/2017) di Gedung Capitol, Washington D.C.
Namun bukannya disambut meriah, inaugurasi Donald Trump justru mengundang protes. Di bawah tagar #DisruptJ20, para pemrotes berusaha menghalangi mereka yang ingin merayakan pelantikan Presiden Trump. Para anggota #DisruptJ20 yang terdiri dari kelompok anti-kapitalis, Pemrotes Dakota Access Pipeline dari Standing Rock, Advokat Pelegalan Marijuana, Perkumpulan dan Aktivis LGBTQ, Pejuang Keadilan Ras, Pencinta Lingkungan dan Kelompok Pejuang Hak Binatang memblokir pintu-pintu masuk ke Washington dengan cara membelit diri dengan rantai besi.
Di belahan dunia lain, unjuk rasa terhadap Presiden Donald Trump dilakukan oleh masyarakat Jepang, Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Total dua juta orang di seluruh dunia turut serta dalam aksi protes pada Sabtu (21/1/2017).
Protes global ini bukan tanpa alasan. Selama kampanye pilpres, Donald Trump yang kampanyenya didukung oleh kelompok-kelompok rasis supremasi kulit putih, dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Ia pernah menyatakan akan membangun tembok besar di perbatasan dengan Meksiko dan menyuruh negara tersebut membayar biayanya. Bagi Trump, para imigran dari Meksiko hanya membawa masalah di AS. Ia menyebut mereka “pemerkosa” dan “pengedar narkoba".
Pernyataan Trump yang mengatakan akan melarang Muslim datang ke AS juga disinyalir telah menyebabkan meningkatnya Islamofobia di masyarakat AS. Hal ini dikemukakan oleh Lembaga think-tank Dewan Hubungan Amerika-Islam (Council on American-Islamic Relations/CAIR).
“Sejak Trump menjadi calon presiden, Islamofobia di AS makin buruk. Pertama, Trump menyistematisasi hal itu dalam kampanyenya dan ini tidak pernah kami saksikan pada capres-capres sebelumnya,” kata Corey Saylor, Direktur CAIR Departemen Urusan Pengawasan dan Pemberantasan Islamofobia.
Efek Kesehatan Mental
Eskalasi situasi politik selama pilpres AS 2016 rupanya berdampak pada kesehatan warga negeri Paman Sam. Kondisi ini direkam oleh survei nasional yang dilakukan American Psychological Association (APA) pada Januari 2017.
Sebagian besar orang dewasa di Amerika merasakan stres akibat perkembangan situasi politik di lapangan. Berdasarkan riset APA, stres lebih banyak dirasakan oleh pendukung partai Demokrat (72%) dibandingkan pemilih Republikan (26%). Selain itu, kaum minoritas seperti orang kulit hitam, Asia, dan Hispanik cenderung lebih stres dibandingkan mereka yang berkulit putih dan bukan turunan Hispanik. Kemunculan dua kelompok responden yang paling stres ini bukan kebetulan. Pasalnya, basis tradisional pemilih tradisional Demokrat adalah golongan ras minoritas dan kelas pekerja. Sialnya lagi, capres unggulan mereka kalah.
Profesor kesehatan masyarakat dari Harvard T.H. Chan School of Public HealthDavid R. Williams dan psikiatri Morgan Medlock mengatakan bahwa kelompok minoritas merupakan grup yang paling rentan secara sosial akibat pilpres 2016. Sikap bermusuhan yang ditunjukkan oleh Trump beserta pendukungnya terhadap ras dan etnis minoritas, imigran, serta Muslim rupanya berpengaruh pada kesehatan jiwa dan fisik.
Selain itu, isu yang tak kalah krusial menambah tingkat stres adalah jaminan kesehatan publik AS (Affordable Care Act). Selama pilpres, muncul wacana untuk mencabut kebijakan warisan pemerintahan Obama yang banyak digunakan oleh warga minoritas dan kelompok berpendapatan rendah.
Kesimpulan ini didapat Williams dan Medlock setelah mendalami riset-riset seputar kesehatan publik selama kampanye pilpres 2016. Salah satu penelitian yang menjadi rujukan Williams dan Medlock adalah survei nasional yang diselenggarakan Southern Poverty Law Center dengan melibatkan 2.000 guru SD dan SMA.
Southern Poverty Law Center (SPLC) adalah organisasi nirlaba penyedia bantuan hukum yang bermarkas di Alabama, salah satu negara bagian yang paling rasis dalam sejarah AS dan lumbung suara Republikan.
Berdasarkan riset SPLC, lebih dari setengah responden mengaku bahwa murid mereka makin berani menghina kaum minoritas, imigran, dan Muslim sejak kampanye presiden 2016 bergulir. Sejak Trump terpilih, kasus pelecehan dan intimidasi bermotif kebencian pun melonjak di sekolah-sekolah umum. Sebanyak 67% guru yang menjadi subjek penelitian juga mengaku bahwa naiknya ujaran kebencian di kalangan pelajar telah membuat para siswa yang tergolong dalam kelompok minoritas merasa tertekan. Siswa-siswa ini khawatir akan keselamatan keluarganya ketika pilpres usai.
Penelitian terbaru Melissa DeJonckheere dkk bertajuk “How was The Presidential Election Affected Young Americans?” (2018) yang terbit di jurnal Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, juga menegaskan kesimpulan serupa. Musim pilpres 2016 dan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi setelahnya rupanya memengaruhi kesehatan fisik dan psikis kelompok usia muda. Menurut DeJonckheere dkk, muda-mudi AS berusia 14 hingga 24 tahun merasakan stres, khawatir, dan takut luar biasa selama pra-pemilihan, satu hingga dua minggu usai pemilihan, dan empat bulan pasca-pemilihan. Lebih lanjut, kecemasan dan stres lebih sering dirasakan responden perempuan sebelum sampai empat bulan sesudah pemilihan berlangsung.
Serupa dengan masalah kesehatan lainnya, rasa stres, takut, dan cemas akibat pilpres tak bisa dianggap remeh dan sebab itu, perhatian para penyedia layanan kesehatan sangat dibutuhkan.
“Dokter bisa langsung mengatasi tekanan emosional yang dirasakan pasien melalui psikoterapi atau obat-obatan. Selain itu, dokter dan organisasi layanan kesehatan dapat mengambil sikap tegas untuk merespons kejahatan bermotif kebencian, retorika politik yang diskriminatif, dan perilaku kasar dan tak patut,” ujar Williams and Medlock.
Editor: Windu Jusuf
