Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan pihaknya akan melibatkan UMKM dan koperasi untuk menata PT Timah. Pelibatan itu dilakukan untuk memperkuat pengelolaan PT Timah.
"Ya, yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah, PT Timah kita harus kita perkuat," ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Menurut Bahlil, sebanyak 89 persen izin usaha pertambangan (IUP) di Bangka Belitung dikuasai PT Timah. Penataan pengelolaan PT Timah disebut akan melibatkan masyarakat yang bergelut di bidang koperasi dan UMKM.
Ia mengeklaim, Kementerian ESDM akan tetap memerhatikan aspek lingkungan, sosial, serta ekonomi saat kelak menata pengelolaan PT Timah.
"Saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah," tuturnya.
"Sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana," lanjut Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, aktivitas penambangan timah ilegal di Bangka Belitung telah lama menjadi budaya dan mata pencaharian masyarakat. Menyikapi hal tersebut, PT Timah berencana mengakomodir praktik tersebut dengan membentuk koperasi atau kemitraan baru, sebagai langkah penertiban sekaligus legalisasi.
Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, menegaskan bahwa penertiban yang dimaksud bukan untuk meniadakan aktivitas tambang ilegal, melainkan mewujudkannya menjadi legal.
“Kita akan secara baik (menertibkan) dan itu bisa menjadi sesuatu yang secara hukum juga tidak bermasalah. Nah, itu namanya konsep menjadi legal, karena mereka sudah melakukan proses itu (menambang),” ujarnya dalam media gathering di Pangkalpinang, dikutip Selasa (23/8/2025).
Lebih lanjut, Suhendra menyatakan bahwa pihaknya akan menata kembali kemitraan, salah satunya melalui pembentukan koperasi. Ia juga membuka peluang bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk bergabung dalam kemitraan tersebut.
“Kami menata kembali membentuk kemitraan-kemitraan mungkin melalui koperasi dan lain sebagainya,” katanya.
Sebagai benchmark kesuksesan, PT Timah mencontoh keberhasilan Kementerian ESDM dalam menertibkan dan mengelola sumur minyak ilegal menjadi sumur rakyat yang legal.
“Itu bisa di-copy paste dengan penertiban yang bisa dilakukan kita di penambangan timah,” jelas Suhendra.
Meski demikian, Suhendra mengakui bahwa PT Timah tidak dapat bekerja sendirian dan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pusat.
Dukungan tersebut telah dijanjikan secara langsung oleh Presiden Prabowo kepada Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Dwi Aditya Putra
