Aris Santoso
Peneliti militer, terutama TNI AD. Bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

Pergantian KSAD: Peran Hendropriyono Terlampau Besar

24 November 2018
Dibaca Normal 3 menit
Ada kosakata Jawa yang biasa digunakan untuk menggambarkan fenomena kehidupan, yaitu wang sinawang. Artinya, mirip-mirip fatamorgana: apa yang terlihat belum tentu realitas sesungguhnya.

Begitulah yang kini terjadi pada Jenderal Andika Perkasa yang baru saja dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Tentu hari-hari ini wajah Andika sedang berbinar, tapi bisa jadi hati kecilnya tidak sepenuhnya lepas.

Secara moral Andika menanggung beban teramat berat. Opini publik menyebut bahwa Andika punya karier cemerlang karena sentuhan mertuanya, yakni Hendropriyono, purnawirawan jenderal yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Kini tugas pertama Andika adalah menepis dugaan itu. Andika harus bisa membuktikan bahwa peran Hendropriyono tidak sebesar yang disangkakan orang selama ini.

Dukungan Panglima Tertinggi

Sesaat setelah pelantikan, Presiden Jokowi selaku panglima tertinggi menjelaskan secara umum terkait alasan pengangkatan Andika. Bidang penugasan Andika, ucap Jokowi, terbilang komplet sehingga Andika memang layak untuk dipromosikan sebagai KSAD.

Dengan kata lain, gugatan atas pantas tidaknya Andika sebagai KSAD tidak lagi relevan. Bila presiden sudah berkehendak, mau bilang apa lagi kita?

Memang harus diakui jalan Andika menuju posisi KSAD relatif mudah. Sekadar perbandingan, seorang kolonel senior Angkatan Darat harus berdarah-darah dulu sebelum masuk pos bintang satu (brigjen). Dari segi waktu saja butuh sekitar tujuh-delapan tahun (bahkan bisa lebih) untuk naik ke level pati.


Kemudahan bagi Andika sudah dimulai ketika ia langsung dipromosikan dari posisi Kadispenad (pos brigjen) ke posisi yang sangat bergengsi: Komandan Paspampres.

Sehubungan karakter Paspampres, biasanya perwira tinggi yang disiapkan sebagai komandannya adalah perwira yang sebelumnya juga memegang pasukan, seperti Kostrad atau Kopassus—jarang sekali direkrut dari posisi staf seperti Kadispenad.

Idealnya, sebelum menjadi Komandan Paspampres, Andika dirotasi dulu sebagai kepala staf pada Kodam legendaris seperti Siliwangi atau Kodam Jaya. Namun, semuanya sudah terjadi, dan kemudahan bagi Andika terus berlangsung sampai hari ini saat ia dilantik sebagai KSAD.

Agenda prioritas Andika saat ini sebut saja dengan istilah “membalik waktu”. Maksudnya, bila Andika mencapai posisi KSAD dengan jalan relatif ringan, maka ia praktis kurang berkeringat pada waktu-waktu sebelumnya. Tidak seperti perwira lain pada umumnya yang harus bersusah payah untuk mencapai bintang.

Kebalikannya terjadi pada Andika, yang justru perlu “berdarah-darah” pasca-pelantikannya sebagai KSAD guna meyakinkan segenap jajarannya di AD maupun publik secara luas bahwa ia memang pantas menjadi KSAD.

Tentu Andika sudah paham apa yang harus dilakukan pada masa awal jabatan ini.

Sesuai tradisi, KSAD baru biasanya melakukan roadshow pada satuan di seluruh pelosok tanah air. Kiranya cara ini bisa dijadikan ruang konsolidasi bagi Andika dan itu bisa dimulai dengan kunjungan ke Sekoad pada Jumat kemarin (23/11) guna menutup secara resmi pendidikan reguler. Seskoad adalah lembaga yang pernah memberikan penghargaan kepada Andika sebagai lulusan terbaik (periode 1999-2000).


Paradoks sang Mertua Hendropriyono

Sesaat setelah melepas posisi Pangdam Jaya (1995), Hendropriyono sempat berucap dengan nada keras: “Lebih baik sehari sebagai macan daripada seribu tahun tapi kambing”.

Tampaknya Hendropriyono kurang nyaman ketika harus dipindahkan sebagai Komandan Kodiklatad di Bandung, meskipun pada jabatan yang baru pangkatnya menjadi bintang tiga. Namun, saat itu Kodiklatad adalah lembaga yang baru dibentuk sehingga wajar jika Hendropriyono merasa dijauhkan dari pusat kekuasaan di Jakarta.

Sekitar satu dekade berikutnya, tepatnya pada Juni 2005, Hendropriyono yang biasa berpembawaan temperamental menjadi agak melunak. Momen itu terjadi ketika dia membacakan puisi bagi anggota TPF (Tim Pencari Fakta) kasus Munir, ketika dia merasa “direndahkan” oleh anggota TPF.

Bagi yang sempat mendengar puisi Hendropriyono, esensi puisi itu tidak logis. Bagaimana mungkin para anggota TPF bakal memperlakukan Hendropriyono dengan cara kurang layak? Jangan-jangan itu hanya penilaian sepihak Hendropriyono, yang menjadi demikian sensitif setelah tidak lagi berkuasa.


Secara singkat, bisa dikatakan Hendropriyono adalah paradoks dalam rezim Jokowi. Adalah pertanyaan besar mengapa Hendropriyono memperoleh begitu banyak kemudahan, bahkan cenderung dimanjakan oleh rezim Jokowi.

Sebesar apakah jasa Hendropriyono pada Jokowi sehingga posisinya seolah demikian tinggi? Ini semua adalah misteri, yang entah kapan bisa dijawab. Dalam hitungan kasar, apa yang diterima Hendropriyono sudah berlebih, tidak sebanding jasanya selama ini.

Tampaknya, Hendropriyono sangat terobsesi pada kekuasaan, seolah ingin berkuasa sepanjang usia (dan fisik) masih mendukung. Kelak, bila fisik sudah tidak mampu, kekuasaan itu bakal dilanjutkan oleh anak atau menantunya. Klaim nepotisme bukanlah masalah berat bagi dirinya.

Hal yang sama tampaknya terjadi pada sang menantu, yang mencapai karier tinggi dalam militer melalui jalur kekerabatan.

Fenomena asal-usul keluarga dalam menggapai karier puncak adalah warisan Orde Baru yang masih berlangsung. Tentu saja ada kritik terhadap sistem seperti itu. Namun, semua kritik ibarat berteriak di padang pasir, sia-sia belaka. Elite militer adalah komunitas yang eksklusif dan cenderung tertutup. Mereka jarang sekali bersedia mendengar masukan dari luar lingkarannya.


Posisi Jokowi

Sikap moderat Jokowi terhadap para purnawirawan jenderal di sekitarnya (utamanya Hendropriyono) didasari kenyataan dirinya belum sanggup mengendalikan militer sepenuhnya. Jokowi sangat sadar jika ia berbeda dari Presiden SBY yang memang dibesarkan di institusi TNI.

Namun, bagi Jokowi, posisi Angkatan Darat tetap penting dalam konfigurasi politik di Tanah Air.

Jokowi tetap membutuhkan pijakan kokoh dari purnawirawan jenderal kepercayaannya itu untuk menghadapi kompleksitas di Istana. Perwira-perwira kepercayaannya diposisikan sebagai “senjata pamungkas” ketika ia tidak sanggup lagi mengelola beragam karakter orang-orang di Istana, yang tentu membawa agenda masing-masing.


Dalam konteks seperti itulah figur seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Hendropriyono begitu dipercaya oleh Jokowi.

Kita bisa melihat bagaimana Luhut seolah menjadi “presiden bayangan” (king maker) dalam setahun pertama pemerintahan Jokowi. Cukup sering kita lihat dalam liputan media ketika Jokowi tidak bisa langsung menjawab pertanyaan jurnalis karena harus berkoordinasi dulu dengan Luhut.

“Tunggu Pak Luhut dulu,” begitu biasanya Jokowi ketika mengelak dari kejaran wartawan.


Bukan berarti Jokowi tidak berusaha menaikkan posisi tawarnya di hadapan para jenderal, terutama Hendropriyono. Sinyal itu telah ditunjukan Jokowi ketika ia secara mendadak membatalkan kehadirannya pada pesta ulang tahun Diaz (anak Hendropriyono), akhir September lalu.

Tentu ada laporan yang masuk ke Jokowi bahwa pesta itu didesain demikian mewah seolah tak punya kepekaan sosial di tengah kehidupan rakyat yang masih prihatin. Tentu saja Jokowi kurang berkenan dengan pesta berlebihan seperti itu.

Jokowi tetap berikhtiar membangun jaringannya sendiri, salah satunya melalui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan merekrut Komandan Paspampres yang senantiasa dari Korps Marinir.

Saya kira Jokowi juga berhati-hati untuk memberikan kepercayaan terlalu besar kepada figur seperti Hendropriyono atau Luhut Panjaitan. Secara bertahap harus ada share dan transfer kekuasaan pada figur yang memperoleh mandat rakyat sejati, yakni Jokowi selaku presiden.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.