tirto.id - “Karir Andika Perkasa tampak sebagai sebuah anomali. Baik pengalaman melakukan operasi militer maupun memimpin pasukan ini hanya dialami pada awal-awal karir militernya.”
Begitulah kritik yang disampaikan Made Supriatma, ilmuwan politik dari Cornell University, pada 2014. Made mengkritik pengangkatan Andika sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden yang dilakukan Presiden Jokowi.
Made menelusuri rekam jejak Andika yang tak lain menantu Abdullah Makhmud Hendropriyono. (Hasil penelusurannya bisa dilihat di tautan ini)
Temuan lain yang didapat Made Supriatna adalah Andika miskin operasi tempur. Ini berbeda dengan umumnya perwira TNI-AD yang memiliki aneka pengalaman operasi militer tempur, seperti menjadi pasukan penjaga perdamaian PBB, memimpin pasukan, memimpin wilayah komando teritorial dan sebagainya.
“Andika Perkasa tidak terlalu banyak memiliki pengalaman ini,” tulis Made.
Catatan gemilang yang dimiliki Andika adalah penangkapan Omar Al-Faruq, terduga teroris pimpinan Al-Qaeda pada 2002. Namun begitu, keterlibatan Andika dalam penangkapan Omar juga digarisbawahi Made, lantaran pada saat bersamaan posisi Kepala BIN dijabat Hendropriyono.
Kontroversi Andika
Made menduga karir moncer Andika sarat akan kedekatan dia dengan Hendropriyono, sang mertua. Dugaan ini dikuatkan laporan investigasi The Washington Post tentang jaringan-jaringan asing yang dibina dinas intelijen Amerika (CIA) dalam perang melawan teror.
Dalam laporan itu disebutkan Hendro melakukan “pertukaran” dengan George Tenet, Direktur CIA kala itu. Entah apa yang diminta Tenet, tetapi Hendropriyono meminta bantuan dana untuk mendirikan sekolah intelijen di Batam –yang sampai sekarang mangkrak, dan membantu kerabatnya yang bermasalah pada nilai akademis di Amerika.
Made menduga kerabat yang dimaksud adalah Andika Perkasa. Namun Tentu hal ini dibantah Hendropriyono. “Agaknya yang dimaksud oleh artikel ini adalah Andika Perkasa, karena hanya dialah yang merupakan kerabat Hendropriyono yang pada belajar di National War College,” tulis Made.
Dugaan serupa disampaikan analis militer Aris Santoso, kenaikan pangkat daripada Andika tak lepas dari peran Hendropriyono. Untuk jabatan Jenderal, rata-rata prajurit Angkatan Darat memang mempunyai rekam jejak yang setara.
Saat tentara sudah di pangkat Letnan Jenderal, kata Aris, maka yang menentukan hanyalah “nasib baik.”
Yang dimaksud dengan nasib baik adalah koneksi dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam kasus ini, Aris menilai pengaruh Hendropriyono pada Jokowi untuk mendaulat Andika sebagai KSAD masih sangat kuat.
Meski ada Luhut Binsar Pandjaitan yang juga purnawirawan jenderal, Aris merasa Jokowi tetap butuh dukungan Hendropriyono.
“Jokowi masih tahu diri, lah. Masih ada pengaruh kuat dari Hendropriyono untuk merangkul orang-orang militer yang belum bisa dirangkul Jokowi,” kata Aris kepada reporter Tirto.
Sementara untuk Hendro, keuntungan mendukung Jokowi bisa membuat sang menantu duduk di pucuk pimpinan tertinggi TNI. Ini karena setelah Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun pada 2022, penggantinya akan berasal dari TNI AD.
Aris mengatakan, secara aturannya, Panglima TNI bisa dijabat secara bergilir dan bisa digantikan orang yang pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Aturan itu disebutkan dalam Pasal 13 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
Menurut Aris, jalur Andika menjadi Panglima TNI sudah jelas. “Kan sudah ditetapkan harus dari KSAD,” kata Aris.
Meski begitu, skenario ini bukan tak mungkin berubah. Ini mungkin terjadi jika Prabowo Subianto naik menjadi Presiden Indonesia. “Kan dia juga punya orang kepercayaan sendiri pasti,” kata Aris.
Dipertanyakan Pegiat HAM
Pemilihan Andika sebagai KSAD dikritisi Haris Azhar Aziz, Direktur Eksekutif Lokataru sekaligus pegiat HAM. Meski jejak kejahatan HAM Andika tidak ditemukan, tapi Andika dinilai Haris adalah didikan Hendropriyono.
"Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti mirip, paling senjatanya saja yang agak berubah," kata Haris dalam keterangan tertulis kepada Tirto.
Haris menegaskan Jokowi harus bisa menjelaskan kriteria pengangkatan Andika yang dinilai mengalahkan rekan seangkatannya yang lain. Ini karena ada prajurit lain yang dianggap lebih kompeten seperti Mayjen M. Herindra (lulusan terbaik Akmil 1987) dan Mayjen Kustanto Widiatmoko (Aster Mabes TNI).
Jika tak bisa menjelaskan, Haris menganggap Jokowi tak punya visi reformasi TNI yang profesional.
“Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM,” ucapnya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Mufti Sholih
