Perbaikan 238.783 Rumah Terdampak Banjir Sumatra Capai Rp8,2 T

tirto.id -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan sebanyak 238.783 rumah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hal tersebut disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026).

“Total rumah terdampak sampai dengan 14 Januari 2026 adalah 238.783 unit. Terbanyak memang di Aceh sebanyak 208.693 unit, di Sumatra Utara 24.294 unit, dan Sumatra Barat sebanyak 5.796 unit,” ujar AHY.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak mencapai sekitar Rp8,2 triliun. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk infrastruktur dasar diperkirakan jauh lebih besar.

“Dari ini semua tentunya kita bisa mengkalkulasi paling tidak estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah warga tersebut kurang lebih sekitar 8,2 triliun rupiah. Sedangkan untuk alokasi atau estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur dasar berdasarkan laporan Menteri Pekerjaan Umum sekitar 51,8 triliun rupiah,” katanya.

AHY menjelaskan bahwa pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, fokus utama pekerjaan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar. Ia menegaskan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas utama.

“Seperti yang sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden, jalan dan jembatan ini harus benar-benar diutamakan. Selain jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi ini menjadi sangat mendasar karena sumber penyakit juga tentunya disebabkan oleh tidak tersedianya air bersih bagi warga termasuk di daerah pengungsian. Listrik komunikasi tentu juga fundamental,” ucapnya.

Oleh karena itu, AHY menekankan pentingnya penyelarasan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun kondisi di lapangan cukup rumit, seluruh pihak harus menggunakan data yang sama atau setidaknya serupa agar tidak terjadi perbedaan signifikan dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya memastikan mekanisme kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Menurutnya, kolaborasi tersebut melibatkan para gubernur serta pada tahap selanjutnya para bupati dan wali kota, khususnya terkait pendanaan dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Ini harus disepakati sehingga tidak ada tumpang tindih dan benar-benar semuanya mendapat sentuhan yang proporsional,” ujar AHY.