Masuk tirto.id
tirto.id -
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memperkirakan angka kemiskinan nasional meningkat sebesar 0,49 persen akibat bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026).
Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh satgas segera mengonsolidasikan data perkembangan penanganan pascabencana, termasuk data kemiskinan baru di Sumatra.
“Terutama data yang jelas di depan mata kita, jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatra terhadap kemiskinan di tingkat nasional diperkirakan 0,49 persen. Kemiskinan ekstrem akan meningkat 0,20 persen,” ujar Cak Imin.
Selain itu, Cak Imin juga menyoroti penurunan jumlah kelas menengah yang dinilainya cukup drastis akibat dampak bencana di Sumatra. Ia menyebutkan bahwa meskipun secara nasional angka kemiskinan menunjukkan penurunan, jumlah kelas menengah justru mengalami penurunan signifikan.
“Secara data nasional angka kemiskinan kita memang menurun, tetapi jumlah angka kelas menengah kita juga amat sangat menurun secara drastis,” katanya.
Menurut Cak Imin, kondisi tersebut menegaskan pentingnya konsolidasi data yang menyeluruh dan akurat, terutama terkait angka kemiskinan dan perubahan jumlah kelas menengah. Ia berharap Badan Pusat Statistik dapat memberikan penekanan terhadap data penurunan kelas menengah, baik di tingkat nasional maupun secara khusus di wilayah Sumatra.
“Sehingga konsolidasi data yang tepat dan sasaran menjadi sangat efektif,” ucapnya.
Sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin menilai bencana alam telah menyebabkan banyak kegiatan ekonomi terhenti dan para pelaku ekonomi kehilangan model usahanya. Dalam aspek pemberdayaan, ia mendorong agar anggaran difokuskan pada pemulihan aset ekonomi serta peningkatan peredaran uang di masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya intervensi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal secara partisipatif, bukan semata menjadikan masyarakat sebagai objek bantuan. Selain itu, program padat karya tunai atau cash for work diminta menjadi inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat.
“Dalam aspek pemberdayaan, kita harapkan anggaran-anggaran difokuskan kepada yang pertama, pemulihan aset ekonomi. Yang kedua, memperbanyak uang beredar, intervensi berbasis kebutuhan masyarakat lokal atau partisipatif bukan hanya objek bantuan,” ujarnya.
“Cash for Work, yaitu program padat karya tunai harus menjadi inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat. Program-program peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi satu paket dalam paid training, yaitu program pelatihan kerja berbayar menggunakan APBN. Bantuan rintisan usaha untuk bangkit, sedikit ada dari Kemensos, itu 5 juta per keluarga,” sambungnya.
Imin mengharapkan agar dalam Satgas tersebut tersedia dana khusus bagi rintisan usaha untuk bangkit kembali. Menurutnya, Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif secara sistem dan cara kerja memiliki kemampuan, namun dari sisi anggaran dalam bentuk dukungan masih membutuhkan perhatian bersama.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Fahreza Rizky
