tirto.id - Kamis, 15 Juni 2023 sekira pukul 8 pagi, Rahmat Fatahillah Ilham (27) berangkat dari kediamannya di Pamulang, Tanggerang Selatan menuju Balai Kota DKI, Jakarta Pusat degan mengendarai sepeda motor. Di aplikasi Google Maps, jaraknya 26 kilometer.
Belum seperempat jalan, Ilham langsung disambut kemacetan di sepanjang jalan Ciputat, Tangsel - Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
“Kalau macet parah setengah jam lebih. Jalan dikit berhenti, longgar dikit berhenti," kata Ilham kepada reporter Tirto, Kamis (22/6/2023).
Selama perjalanan, ia kembali menemui kemacetan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan dan lokasi yang ada titik lampu merah. Sampai akhirnya ia sampai di Balai Kota DKI pukul 9 pagi untuk menggeluti profesinya sebagai wartawan.
“Dari rumah ke Balkot idealnya satu jam. Kalau macet satu jam setengah,” ucapnya.
Kemacetan lebih parah ia rasakan kembali ketika pulang ke rumah. Ilham mulai jalan dari Balai Kota pukul 7 malam. Ketika melintasi kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, ia langsung disambut macet hingga daerah Patung Senayan, Jakarta Selatan.
"Dari situ sampai Ciputat macet total bisa dua jam," tuturnya.
Hal serupa dirasakan seorang pewarta, Yogi Anugerah. Ia berangkat dari indekosnya di Mampang, Jakarta Selatan pukul 07.30 WIB, Senin (19/6) ke Kampung Kolong Angke 2, Jakarta Barat untuk liputan. Ia menempuh perjalanan dengan jarak 11 kilometer, dengan waktu 22 menit.
Usai melakukan liputan, Yogi pulang ke indekosnya pukul 17.30 WIB. Sepanjang jalan, Yogi menemui banyak sekali titik kemacetan. Mulai dari Slipi - Semanggi hingga Gatot Subroto. Bahkan, di beberapa titik kendaraan tidak bergerak.
“Polisi banyak yang atur, dan saking macetnya motor disuruh masuk jalur busway. Tapi hanya sementara itu di depan macet lagi," ujarnya.
Sampai di rumah, ia terkejut melihat waktu tempuhnya tiga kali lipat, yakni hingga 90 menit.
“Tangan keram, pantat saya tepos. Di motor. Tak terbayang orang-orang yang punya penyakit pinggang," tuturnya.
"Semoga jalanan bisa tertata dengan baik. Kasihan orang-orang yang pulang kerja," tambahnya.
Kebijakan DKI Dinilai Tak Efektif
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menyebut, kemacetan di Jakarta masih mendera setiap hari pada waktu kerja. Berdasarkan hasil pengumpulan pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 11 – 13 Oktober 2022, kemacetan 52,9% dan transportasi publik 21,3% masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono.
Adapun peringkat kemacetan Jakarta naik pada 2022. Berdasarkan data yang dirilis TomTom Traffic Index, kemacetan Jakarta berada di peringkat 29 dari 389 kota di dunia.
“Target memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum belum berhasil, meski jumlah armada dan cakupan layanan Transjakarta semakin meningkat setiap tahunnya," kata Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI Pusat, Djoko Setijowarno.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menilai, perbaikan layanan angkutan umum di Jakarta tidak diikuti oleh daerah penyangganya. Baru dua daerah yang memiliki angkutan umum, yakni Kota Bogor dengan Bus Trans Pakuan dan Kota Tangerang yaitu Bus Tayo.
Menurutnya, Jakarta tidak akan bisa sendirian atasi kemacetannya. Pemprov DKI butuh mitra pendukung untuk berani melakukan kebijakan push strategy.
Sejauh ini, sebenarnya sudah berjalan di masa Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebelum masa pandemi. BPTJ selalu mampu memberikan dukungan dalam bentuk rekomendasi based on evidence dan juga pengkondisian opini publik.
Untuk mengurai kemacetan yang disumbang dari wilayah penyangga Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi, (Bodetabek), ia menyarankan agar Pemprov DKI dapat berkoordinasi dengan wilayah penyangga melalui BPTJ.
Saat ini, yang sudah dikerjakan oleh Pemprov DKI yaitu mengoperasikan layanan Transjakarta ke Bekasi dan ke wilayah tetangga lainnya. “Strategi push dan pull dalam mengurai kemacetan di Jakarta perlu segera diterapkan," ucapnya.
Ia menuturkan, sejauh ini Pemprov DKI memang sudah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menangani kemacetan Jakarta. Namun sayangnya hal tersebut belum efektif.
Misalnya kebijakan three in one dan ganjil genap tidak memberikan solusi yang mujarab. Lalu rencana diterapkan aturan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang semula anggota DPRD DKI meminta dipercepat, tapi di tahun politik minta ditunda. Khawatir tidak terpilih karena kebijakan tidak memihak para konstituen.
Padahal, menurut Djoko, manfaat kebijakan ERP dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, mempersingkat waktu tempuh, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan merubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.
Kemudian dari sisi lingkungan untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan kendaraan, dan menurunkan tingkat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor.
“Manfaat dari sisi transportasi dapat meningkatkan pelayanan angkutan umum massal, mendorong peralihan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, mewujudkan tarif angkutan umum massal lebih terjangkau, dan meningkatkan kinerja lalu lintas,” kata Djoko.
Ia juga mengatakan, saat ini transportasi publik di Jakarta memang sudah baik dan terintegrasi antar-moda. Misalnya dari pemukiman menggunakan Jaklingko, dilanjutkan dengan Transjakarta, lalu transportasi lainnya sebagai penunjang yakni KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta.
Tidak lama lagi akan beroperasi LRT Jabodebek pada 12 Juli 2023 dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terkoneksi atau terintegrasi.
Berdasarkan data dari PT Transjakarta pada Mei 2023, saat ini Transjakarta memiliki 394,4 km panjang koridor dan 2.326,3 km non-koridor.
Dilayani oleh 19 operator dengan 4.265 armada, terdiri 167 articulatedbus, 934 singlebus, 293 maxibus, 289 low entry bus, 107 medium bus, 2.419 micro bus, 28 double decker bus, 30 low entry bus EV, 100 royal trans, dan 26 Transjakarta cares. Terdapat 232 rute dengan 13 rute utama busway dan 8 tipe layanan.
Ia mengatakan cakupan layanan Transjakarta sejak 2004: Cakupan populasi terlayani (1,8%), 2006 (2,1%), 2007 (12,8%), 2009 (16%), 2010 (21%), 2011 (21,5%), 2013 (23,2%), 2014 (23,6%), 2015 (24,2%), 2016 (36%), 2017 (42%), 2018 (63%), 2019 (79,5%), 2020 (82,4%), 2021 (82,1%), dan 2022 (88,2%).
“Dari tempat tinggal, tidak sampai 500 meter warga sudah mendapatkan transportasi umum," ujarnya.
Pemprov DKI juga pernah memberlakukan kebijakan larangan sepeda motor pada 2017. Namun Mahkamah Agung (MA) pada 2018 memutuskan mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin hingga Merdeka Barat berdasarkan prinsip hak asasi.
Dampak positif pembatasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin – Jalan Sudirman, menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta (2017), terjadi pengurangan volume kendaraan 22,4%, presentase kecepatan kendaraan meningkat, semula 26,3 km/jam menjadi 30,8 km/jam dan waktu tempuh meningkat 15%.
Sementara menurut Polda Metro Jaya pada 2017, berkurang simpul kemacetan, menurun pelanggaran lalu lintas dan jumlah kecelakaan menurun 30%.
“Padahal kebijakan ini akan ditiru oleh daerah yang lain. Sayangnya, pada saat pembahasan di MA, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak diajak mendiskusikan ini. Alhasil tahun 2018 menjadi ajang politik yang tidak mendukung upaya mengurangi kemacetan secara bertahap," kata Djoko.
Selanjutnya, Pemprov DKI juga saat ini memiliki jalur sepeda. Namun, rasanya hal itu dilema. Berdasarkan data yang dihimpun pada Agustus 2022, panjang jalur sepeda di Jakarta telah mencapai 114,5 km. Adapun hingga penghujung 2022, Pemprov DKI membangun jalur sepeda baru sepanjang 195,6 km.
Jalur sepeda dibangun dengan harapan akan makin banyak warga di Jakarta menggunakan sepeda untuk transportasi jarak dekat, selain berjalan kaki. Ia menurut bisnis penyewaan sepeda tidak berhasil dan perlu dievaluasi. Banyak onggokan sepeda yang terlihat rusak di beberapa lokasi.
“Jalur sepeda perlu penegakan hukum. Aktivitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan menjadi kendala mensterilkan jalur sepeda," tuturnya.
Djoko menjelaskan, saat ini Jakarta menjadi kota panutan pembenahan transportasi di daerah. Kebijakan angkutan umum di Jakarta akan diikuti daerah. Meski belum bisa mengurangi kemacetan secara maksimal.
Ia menyatakan pada 2045 menggapai Indonesia Emas. Seharusnya angkutan umum di Indonesia juga harus bagus. “Maka dari itu pembenahan angkutan umum di kota-kota seluruh Indonesia mulai sekarang harus direncanakan seperti halnya Kota Jakarta 20 tahun lalu,” kata dia.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak juga mengatakan, kemacetan bukan masalah baru di Jakarta. Bahkan sudah ada di era Gubernur DKI, Sutiyoso.
Politikus PDIP itu mengatakan, untuk menangani kemacetan yaitu dengan cara berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemprov DKI agar terus meningkatkan pelayanan transportasi publik.
“Peningkatan pelayanan transportasi publik harus dimulai. Bisa naikkan pajak mobil, tarif parkir naikin, tiru saja negara lain," kata Gilbert kepada Tirto, Kamis (22/6/2023).
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI, William Aditya Sarana menyarankan, agar Pemprov DKI menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian masih jadi solusi yang jitu untuk mengurai kemacetan.
“Lebih baik kantor-kantor dihimbau untuk kerja secara hybrid WFH dan WFO secara bergantian. Ketika ada yang WFH jalanan akan lebih lengang karena sebagian warga kerja di rumah," kata William melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/5/2023).
DKI Akan Atur Jam Kerja
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI hendak membahas pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan di ibu kota.
Pemprov DKI akan mengundang praktisi lalu lintas dan pihak-pihak terkait untuk mengikuti rapat dengar pendapat. Heru meyakini, pengaturan jam kerja bisa mengurangi kemacetan di Ibu Kota hingga sekitar 30%.
Heru menyebutkan, pengaturan jam kerja dapat berupa karyawan sebagian perusahaan di sebuah gedung masuk kerja pukul 08.00 WIB. Kemudian, perusahaan lainnya di gedung yang sama masuk kerja pukul 10.00 WIB.
“Kalau itu dari rumah jam 06.00 WIB, mengantar anak sekolah dulu jam 07.00 WIB. Terus, dia ke kantor jam 08.00 WIB. Jadi enggak mengganggu dia sebagai orang tua yang mengantarkan anak sekolah. Ada juga yang masuk jam 10.00 WIB," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
