Pemerintah Rilis KPR Subsidi untuk Pekerja Migran, Kuota 20 Ribu

tirto.id - Pemerintah menyiapkan program kredit kepemilikan rumah (KPR) subisidi sebanyak 20 ribu unit untuk segmen pekerja migran Indonesia.

Program kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ini akan memberikan rumah harga terjangkau melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

"Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).

Program ini, imbuh Imran, bertujuan untuk mensukseskan program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Beberapa upaya yang telah dilakukan di antaranya SKB 3 menteri dengan pembebasan retribusi BPHTB dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjasi 10 hari bahkan lebih cepat, serta pembebasan PPN rumah sampai Rp2 miliar.

"Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara," tuturnya.

Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menuturkan, kolaborasi dan kerja sama antar kementerian lembaga membuat program ini bisa terlaksana dengan baik meski baru direncanakan satu bulan.

"Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian P2MI, jumlah pekerja migran di Indonesia mencapai 5 juta di seluruh dunia. Selain itu, penghasilannya cukup lumayan jika dibanding dari mereka yang bekerja di dalam negeri. Program ini juga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa bisa dinikmati oleh para pekerja migran yang bekerja di seluruh dunia.

"Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 T per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa," terang Abdul Kadir.