Indeks Kpr

Penyaluran KPR subsidi BRI hingga Maret 2026 menjangkau 125 ribu debitur, memperluas akses hunian terjangkau dan mendorong ekonomi daerah.

NPL bukan masalah utama dalam perpanjangan tenor KPR menjadi 30 tahun, melainkan ketersediaan sumber pendanaan jangka panjang.

OJK terima 3.467 pengaduan terkait KPR selama 2025. Aduan paling banyak soal belum kembalinya sertifikat yang diagunkan ke bank, meski pinjaman lunas.

Purbaya memperkirakan dari angka awal 110 ribu, hanya sekitar 100 orang yang benar-benar memerlukan pembersihan data di SLIK.

Satu sisi kebijakan ini baik. Tapi di sisi lain penghapusan SLIK di bawah Rp1 juta justru dikhawatirkan menjadi preseden negatif di tengah masyarakat.

Menurut OJK, selama ini bank tetap memberikan KPR meskipun masyarakat terkendala catatan di SLIK.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat realisasi pembiayaan rumah bagi MBR yang selama ini terkendala oleh catatan kredit bermasalah bernilai kecil.

Dilihat berdasarkan provinsi, Jawa Barat menjadi yang paling banyak membangun rumah subsidi dengan 41.978 unit.

Menurut Ara, dengan tidak menaikkan bunga KPR subsidi, pemerintah telah menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Masyarakat yang telah melakukan pembayaran atau cicilan pertama sebelum 1 Juli 2025, tidak bisa memanfaatkan fasilitas PPN DTP 100 persen ini.

BNI menyalurkan 25.000 unit KPR FLPP. Jumlah tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding kuota awal BNI tahun ini yang hanya sebesar 10.750 unit.

Penambahan kuota membuat sekitar 183 industri akan berkembang karena kebutuhan bahan bangunan seperti pasir, semen, kaca, dan kayu bakal ikut meningkat.

Kredit program perumahan yang ditawarkan adalah KUR yang ada saat ini, dengan plafon hingga Rp500 juta.

Kementerian PKP dan Kementerian P2MI menyiapkan KPR FLPP untuk 20.000 pekerja migran Indonesia.

BI mengakui bahwa rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia masih tergolong rendah, sebab kondisi kesenjangan masih terlihat jelas.

Berikut tips cerdas menjadi pejuang KPR, dari jeli memilih properti hingga mengecek kredibilitas dan reputasi bank.

Masyarakat dapat membeli rumah tanpa uang muka alias DP 0 persen sampai akhir tahun depan. Kok bisa?

Beberapa Gen Z yang bekerja di Jakarta enggan mengambil KPR karena bunga besar dan dalam jangka waktu panjang.

Menurut Pimpinan BRI Malang Kawi, Rizky Andhika, sertifikat belum diberikan karena nasabah belum melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemerintahan Prabowo-Gibran diminta untuk mencari formula yang terbaik skema KPR agar bisa menjangkau rakyat bisa membeli rumah.