Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah mengalokasikan pembiayaan utang sebesar Rp876,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan target outlook pembiayaan utang 2026 yang sebesar Rp868,1 triliun.
Berdasarkan Buku Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027, pemenuhan target utang tersebut akan bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
Penerbitan SBN neto yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) masih menjadi pilar utama dengan nilai dipatok Rp779,9 triliun, menyumbang sekitar 89 persen dari total pembiayaan utang.
Sementara itu, instrumen pinjaman neto dialokasikan sebesar Rp96,3 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar minus Rp11,5 triliun dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp107,8 triliun.
Pemerintah menegaskan bahwa pinjaman fisik akan difokuskan untuk sektor produktif.
"Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan atau program-program prioritas pemerintah," demikian tertulis dalam dokumen laporan RAPBN 2027, dikutip Rabu (19/8/2026).
Untuk memastikan beban fiskal tetap terjaga, pemerintah berkomitmen untuk mengelola risiko pembiayaan secara hati-hati (prudent) dan berkelanjutan (sustainable). Pengelolaan portofolio utang pada 2027 dijalankan dengan memegang tiga prinsip utama.
Pertama, akseleratif dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan. Kedua, efisien dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang.
“Ketiga seimbang, dengan menjaga portofolio utang pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal,”tulis laporan yang sama.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
