Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan bahwa pembelajaran darurat di daerah terdampak banjir bandang dan longsor akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Sebab, kondisi tiap sekolah di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut), berbeda-beda.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keselamatan siswa dan keberlanjutan pembelajaran tetap menjadi prioritas utama. Dia juga memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menjamin kelangsungan proses belajar mengajar bagi peserta didik yang sekolahnya terdampak banjir di sejumlah wilayah.
“Kami memahami bahwa situasi ini tidak diinginkan. Karena setiap daerah memiliki kondisi unik, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota yang lebih memahami situasi lapangan,” ujar Mu'ti dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).
Menurut dia, pembelajaran darurat bisa berbentuk kombinasi luring, daring, dan tenda sekolah. Kemendikdasmen pun telah menyiapkan langkah darurat, termasuk penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) dan penyediaan tenda kelas.
Dia menyatakan, beberapa sekolah, seperti SMA Negeri 1 Batang, dari 21 ruang kelas, 15 masih dapat digunakan. Untuk kondisi ini, kata Mu'ti, sekolah diarahkan mengatur pembelajaran secara bergiliran antara sesi pagi dan siang.
"Untuk sekolah dengan kerusakan berat, pemerintah telah menyiapkan 25 tenda darurat yang akan didistribusikan ke wilayah terdampak. Selain itu, pembelajaran daring diterapkan sebagai alternatif, sementara beberapa sekolah terpaksa meliburkan siswa untuk sementara demi keselamatan," ungkap Mu'ti.
Lebih lanjut Mu'ti mengemukakan, pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) bersifat fleksibilitas. Tidak ada arahan penundaan yang seragam di tiga provinsi tersebut karena menyesuaikan kondisi masing-masing sekolah.
"Dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh karena mereka paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar,” tutur Mu’ti.
Di sisi lain, Mu'ti memastikan bahwa bantuan perbaikan sekolah telah disiapkan untuk menangani kerusakan fasilitas pendidikan. Kemendikdasmen menyiapkan bantuan tahap awal sebesar Rp10–Rp25 juta per sekolah, disesuaikan dengan tingkat kerusakan.
"Data terperinci mengenai kerusakan sedang dikumpulkan bersama dinas pendidikan dan UPT Kemendikdasmen di daerah sebagai dasar prioritas rehabilitasi pada tahun anggaran 2026," kata dia.
Mu'ti menuturkan, Kemendikdasmen memberikan Bantuan Operasional Tanggap Darurat senilai Rp6,4 miliar, santunan bagi murid dan guru yang meninggal dan dirawat senilai Rp293 juta, 10.000 paket perlengkapan sekolah, hingga 74 buah tenda sekolah darurat.
Disampaikan Mu'ti, bantuan itu telah disalurkan hingga 4 Desember 2025 dan akan terus bertambah seiring penyaluran bantuan berikutnya. Upaya ini dilakukan agar proses pemulihan berjalan cepat serta memastikan hak atas pendidikan anak tetap terpenuhi.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Siti Fatimah
