Pembangunan 232 Halte BRT di Bandung Mulai Dikerjakan

tirto.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan, pembangunan halte untuk kebutuhan Bus Rapid Transit (BRT) mulai digarap dinas perhubungan. Diketahui, ada sebanyak 232 halte yang dibangun pemkot.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Ferlian Hadi, mengungkapkan pembangunan halte itu, bagian dari proyek Kementerian Perhubungan yang mencakup wilayah Cekungan Bandung.

Ia menambahkan, ratusan halte tersebut tersebar di 22 kecamatan di Kota Bandung. Halte yang dibangun terbagi ke dalam tiga jenis; bus pole, small shelter dan big shelter.

Dari 232 titik halte di Kota Bandung, sebanyak 172 titik merupakan bus pole atau penanda halte berbentuk tiang, 80 titik berupa small shelter, serta 4 titik berupa big shelter.

“Untuk halte off corridor jumlahnya ada 256 titik di wilayah Cekungan Bandung. Dari jumlah tersebut, 232 titik berada di Kota Bandung dan sisanya 24 titik berada di Kota Cimahi,” ungkap Ferlian dalam keterangan resmi dikutip Tirto, Sabtu (7/3).

Namun untuk halte berukuran besar, diketahui hanya akan akan dibangun di empat lokasi strategis, yaitu Stasiun Hall Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall Bandung, dan Stasiun Kiaracondong.

Lalu selain halte off corridor, juga akan dibangun halte on corridor yang berada di jalur khusus BRT. Jumlahnya sekitar 37 titik dengan konsep jalur terpisah menggunakan separator, serupa dengan sistem busway.

Berdasarkan catatan Dishub Kota Bandung, ada sebanyak 38 titik halte berada di jalan nasional, 45 titik di jalan provinsi, dan 149 titik di jalan kota.

“Kalau yang on corridor jalurnya khusus. Sedangkan yang off corridor menggunakan mix traffic atau bercampur dengan kendaraan lainnya,” jelas Ferlian.

Adapun saat ini, pembangunan halte off corridor sudah mulai dilakukan di sejumlah lokasi. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, terdapat sekitar 27 titik yang telah mulai dikerjakan.

Beberapa di antaranya berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, sekitar Stadion GBLA, Jalan Ramdan, BKR, Wastukancana, Dago, serta Jalan Merdeka. Proses pengerjaan masih tahap awal seperti pembongkaran dan persiapan lahan.

Ferlian menuturkan, berdasarkan timeline dari Kementerian Perhubungan, pembangunan halte BRT baik on corridor maupun off corridor ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Dalam proyek ini, Pemerintah Kota Bandung turut berperan mendukung pelaksanaan pembangunan, mulai dari membantu proses perizinan hingga penyiapan lahan.

“Setelah pembangunan selesai, pengelolaan BRT nantinya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Ferlian.

Perlu diketahui, layanan BRT akan diintegrasikan dengan moda transportasi umum saat ini. Angkutan kota (angkot) direncanakan berperan sebagai feeder yang mengumpankan penumpang menuju koridor BRT.

Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi pekerjaan. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan masukan, terkait pelaksanaan pembangunan BRT ke layanan aduan di nomor 0813-1436-704.

"Saat ini Dishub Provinsi Jawa Barat sudah menunjuk PT Jasa Sarana sebagai operator sementara untuk pengoperasiannya,” ujarnya.

Diberitakan Tirto sebelumnya, proyek BRT adalah bagian dari program transportasi perkotaan nasional yang didukung Bank Dunia. Proyek ini ditargetkan beroperasi penuh pada 2026, seiring dengan penyelesaian infrastruktur dan penataan kawasan sekitar koridor.

BRT bertujuan meningkatkan layanan angkutan umum massal, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sekaligus menekan angka kemacetan di Bandung Raya.

Meski tampak menjanjikan, terlebih disokong Bank Dunia, sejumlah warga sempat menolak proyek transportasi ini. Berdasarkan pemberitaan tirto akhir tahun lalu, penolakan itu sempat muncul di Terminal Caheum.

Namun Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan proses pemindahan Terminal Caheum berjalan lancar. Pihaknya saat ini tengah mencari solusi terbaik dalam proses relokasi nanti. Diantaranya dengan memanfaatkan titik kawasan berorientasi transit (TOD).

Ia memastikan, Pemkot Bandung bakal melihat peluang tersebut. Tidak menutup kemungkinan para pelaku UMKM dapat berdagang kembali dengan nyaman. Terlebih masyarakat yang terdampak pembangunan BRT, bukan hanya para pedagang, tetapi juga para juru parkir sekitar lokasi.

Di sepanjang [pembangunan] jalur BRT di Kota Bandung itu harus kita selesaikan satu per satu. Tapi kan masalahnya nggak cuma di Cicaheum. Tidak hanya pekerjaan para jukir dan para PKL, tapi juga keberlangsungan bisnis para toko-toko yang ada di sepanjang jalan itu,” ucap Farhan.

BRT merupakan proyek yang wajib dilaksanakan Pemkot Bandung. Pembangunan ini, kata Farhan, berdasarkan kesepakatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah pusat dengan gelontoran dana Bank Dunia.

“Memang PR [pekerjaan rumah] kita sekarang adalah melakukan sosialisasi. Coba kita dengerin dulu aspirasi masyarakat seperti apa," katanya.