PBB Balas Surat Celios, Bakal Proses Aduan Anomali Data BPS

PBB juga menghargai komitmen Celios untuk menegakkan integritas statistik resmi yang dirilis BPS.

Terbit 13 Aug 2025 11:16 WIB

Para pemimpin dunia dan delegasi dari 193 negara anggota menghadiri sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9/2017). ANTARA FOTO/Aditya Wicaksono

tirto.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan balasan atas aduan Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025. Ketua Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Georges-Simon Ulrich, mengatakan akan meneruskan aduan terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Divisi Statistik PBB.

"Yakinlah bahwa kami akan meneruskan komunikasi Anda dan surat terlampir kepada Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memimpin hal-hal teknis yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip Dasar Statistik Resmi dan pekerjaan Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa," katanya, dalam surat balasan yang kemudian diunggah Celios di akun Instagram mereka, dikutip Rabu (13/8/2025).

Tidak hanya itu, Ulrich menyampaikan bahwa PBB juga menghargai komitmen Celios untuk menegakkan integritas statistik resmi yang dirilis BPS dan juga upaya lembaga riset independen itu dalam mempromosikan kepatuhan terhadap standar statististik internasional.

"Terima kasih banyak atas pesan Anda dan atas kepedulian Anda terhadap keprihatinan yang disampaikan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengenai transparansi dan akurasi statistik ekonomi nasional Indonesia," imbuh Ulrich.

Dengan telah diterimanya balasan ini, Celios berkomitmen untuk terus memberikan pembaruan informasi terkait tindak lanjut PBB atas aduan terhadap BPS itu.

"PBB membalas laporan Celios soal permintaan investigasi anomali data pertumbuhan ekonomi BPS. Tindak lanjut berikutnya akan terus kami update," tulis Celios dalam unggahan Instagram tersebut.

Sebelumnya, pada Jumat (8/8/2025), Celios telah mengirimkan surat kepada United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission yang berisi permintaan audit terhadap data pertumbuhan ekonomi nasional yang dirilis BPS.

Menurut Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, data pertumbuhan ekonomi yang dirilis pada 5 Agustus janggal dan tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian nasional.

“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke-II 2025 yang sebesar 5,12 persen year-on-year (yoy),” kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (8/8/2025).

Celios mencoba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi di level 5,68 persen (yoy), dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 18,67 persen. Ini berlawanan dengan PMI manufaktur Indonesia yang mencatatkan kontraksi di posisi 49,2 pada akhir Juli 2025, lebih baik ketimbang bulan sebelumnya yang berada di level 46,9.

“Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67 persen dibanding triwulan ke I 2025 yang sebesar 19,25 persen, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68 persen (yoy)?” tanya Bhima.

Karena itu, melalui surat ini Celios meminta agar UNSD dan United Nations Statistical Commission dapat meminta BPS agar menjelaskan metode perhitungan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 dengan transparan. Tidak hanya itu, sebagai lembaga pemerintah yang tunduk pada standar statistik internasional, BPS perlu bebas dari kepentingan politik, transparan dan menjaga integritas data.

Karenanya, jika ada intervensi di balik penyusunan data BPS, artinya ada Prinsip Fundamental Badan Statistik (Fundamental Principles of Official Statistics) yang ditentang.