Indeks Celios

Manfaat pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I 2026 belum terdistribusi merata ke sektor riil. Apindo menyebutnya asymmetric impact of growth.

CELIOS soroti bagaimana kelompok elite tidak hanya menguasai ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap penentuan harga dan kebijakan.

Pajak kekayaan yang potensinya mencapai Rp142 triliun per tahun bisa memperluas ruang fiskal negara dalam menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

Lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu ancaman utama bagi stabilitas anggaran dan ekonomi nasional.

Angka biaya hidup hingga mendapatkan kerja ini diolah dengan mengasumsikan rerata upah pekerja di setiap provinsi dalam Sakernas pada Agustus 2025.

Celios menilai Indonesia dengan menyetujui kebijakan tarif resiprokal serta bergabung ke BoP, Indonesia justru mengekor pada kepentingan geopolitik AS.

Nailul Huda menilai, keterpilihan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI dapat mempengaruhi independensi BI dan merusak sistem moneter Indonesia.

Huda mengatakan, dampak paling terasa adalah lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi semakin berkurang.

Data Celios mengungkap 140 pejabat publik mengalami peningkatan kekayaan hingga mencapai Rp30 triliun.

Natalius Pigai menuding lembaga survei di Indonesia rentan melakukan survei dengan tidak objektif dan mengedepankan konsep suka tidak suka.

CELIOS memberikan rapor merah atas kinerja Prabowo-Gibran dalam laporan "Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan". Nilai ini diharapkan jadi bahan perbaikan.

Celios juga menyoroti klaim pemerintah soal pertumbuhan ekonomi 5,12 persen yang dinilai tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

Ketimpangan ini tak hanya mencerminkan disparitas ekonomi internal, tetapi juga berpotensi mempengaruhi moral dan kinerja anggota di tingkat bawah.

Prabowo Subianto dan Gibran memilih kabinet dengan penghasilan kekayaan yang jauh lebih besar secara rata-rata dibandingkan kabinet sebelumnya.

Dalam kondisi daya beli yang masih lemah, peningkatan target pajak daerah berisiko menghambat produktivitas dunia usaha.

Pajak kekayaan lazim di banyak negara, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan beban ganda dan keadilan vertikal.

PBB juga menghargai komitmen Celios untuk menegakkan integritas statistik resmi yang dirilis BPS.

CELIOS mempersoalkan data ekonomi BPS dan melaporkannya ke PBB. Apa alasannya dan bagaimana dampaknya bagi kredibilitas statistik Indonesia?

Indonesia hingga kini belum menerapkan pajak kekayaan secara progresif, meski ada pajak atas aset kekayaan seperti PBB, PPnBM, dan PPh final atas dividen.

Celios melihat bahwa data pertumbuhan ekonomi kuartal II yang dirilis BPS janggal dan tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian nasional.